Surabaya (KN) – Pembahasan calon pengganti Wakil Walikota Surabaya Bambang DH hingga kini belum bisa dibahas Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya karena SK pemberhentiannya dari Mendagri belum turun.Belum turunnya SK Mendagri ini tentu membuat Bamus DPRD Surabaya melakukan pembahasan terhadap calon pengganti Bambang DH. Sedangkan SK tersebut mutlak diperlukan untuk menggantikan sosok politikus PDIP yang maju mengikuti pilgub Jatim tersebut.
“Belum tahu kapan, Karena SK (Pemberhentian) dari Mendagri belum turun. Dan nanti juga harus ada rekom dari DPP PDIP” ujar Ketua Komisi B, M Machmud, Senin (3/6/2013).
Mahmud menambahkan, setelah DPP PDIP telah menetapkan dua kandidat. Usulan disampaikan ke Pemerintah kota Surabaya, kemudian dilanjutkan ke DPRD. Mekanisme penggantian, dewan akan membentuk pansus pergantian wakil walikota untuk proses penggantian tersebut. Namun sebelumnya, pansus membentuk panitia pemilihan Wakil Walikota . Panitia pemilihan menurut anggota Fraksi Partai demokrat ini terdiri dari perwakilan beberapa fraksi.
Jumlah panitia pemilihan wakil walikota tergantung kesepakatan dalam pansus. Tugas panitia pemilihan adalah membuat tata tertib pemilihan, diantaranya proses pemiliahan wakil walikota oleh anggota dewan apakah dilakukan secara tertutup atau terbuka, dari dua calon yang diusulkan apakah bisa salah satunya mendadak mengundurkan diri atau tidak datang saat pemilihan.
Dalam proses pemilihan nantinya, ketua DPRD hanya bertugas menjalankan ketentuan yang telah dihasilkan oleh poanitia pemilihan, tidak bisa mengintervensi terhadap mekanisme yang ditetapkan.“Ketua DPRD hanya menjalankan tata tertib hasil panitia pemilihan” katanya.
Menurutnya, pihaknya tidak mempermasalahkan siapa calon yang diajukn oleh DPP PDIP. Selama ini dalihnya, hubungan Fraksi Partai demokrat dengan FPDIP harmonis.(anto)
Foto : Bambang DH