Jakarta (KN)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak pernah mempertimbangkan faktor politik dalam menangani sebuah kasus yang melibatkan para kader partai politik di Indonesia.
Ketua KPK Busyro Muqoddas yang dihubungi di Jakarta, Selasa (8/3), juga menolak adanya anggapan bahwa pihaknya memiliki kedekatan khusus dengan Partai Demokrat, terkait tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas data yang dimilikinya bahwa sejumlah kasus yang melibatkan politisi Demokrat kini macet, karena KPK memiliki kedekatan dengan partai penguasa tersebut.
“Kami tidak pernah melihat kasus apapun dari segi politik, dia dari partai apa golongan mana, tak pernah kami lihat, tidak ada dikacamata kami, tidak laku disini,” ujar Busyro Muqoddas.
Busyro Muqoddas menjelaskan, pihaknya selalu mengedepankan profesionalitas dan selalu menjaga independensi KPK. Tudingan miring ini menurutnya adalah konsekuensi lembaga penegak hukum. Sebelumnya, ICW dalam paparannya pada Senin (7/3), mengaku mencatat sedikitnya ada tujuh kasus yang masih macet dan berlarut-larut di KPK. Sebagian di antaranya berhubungan dengan politisi Partai Demokrat.
Diantaranya, kasus dugaan suap dana stimulus pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur, yang diduga melibatkan Jhonny Allen yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat. Serta kasus korupsi pengadaan di Departemen Sosial yang mana anggota Fraksi Partai Demokrat Amrun Daulay disebut-sebut terlibat dalam kasus yang juga menyeret mantan Mensos Bachtiar Chamsyah.(bip).
previous post