Gubernur Khofifah usai melakukan Panen Raya Padi Hibrida bersama Kelompok Tani Morodadi Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kamis (7/4/2022).
Malang (MediaKoranNusantara.com) – Provinsi Jatim terus mengembangkan inovasi di bidang pertanian. Utamanya, untuk mewujudkan ketahanan pangan guna terpenuhinya kebutuhan bahan pokok masyarakat yaitu beras.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pertanian padi, seperti Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk melakukan percepatan masa tanam padi mumpung masih dalam musim penghujan sehingga ketersediaan air tercukupi, sehingga bisa memaksimalkan produksi panen.
Selain itu kepada Kepala Daerah, Bupati Walikota, ditekankan untuk melakukan perlindungan terhadap alih fungsi lahan sawah, dibutuhkan peta detail yang masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) yang mempunyai landasan hukum yang sudah masuk dalam Peraturan Daerah ( Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Saya pesan kepada Pak Bupati dan Pak Kades semua yang ada di sini tolong ada percepatan masa tanam mumpung masih dapat air, mumpung masih musim hujan, pasti akan berdampak pada produksi total dari padi kita. Yang strategis lagi adalah selain percepatan masa tanam adalah alih fungsi lahan, lahan sawah harus dilindungi, petanya harus terkonfirmasi kepada seluruh institusi tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan dan semua pihak,” kata Gubernur Khofifah usai melakukan Panen Raya Padi Hibrida bersama Kelompok Tani Morodadi Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kamis (7/4/2022).
“Selain percepatan masa tanam juga butuh peta yang lebih detail, bagaimana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LPPB ini menjadi penting untuk diketahui oleh kita semua dan harus ada landasan hukum yang bisa menjadi referensi, kalau di kabupaten kota maka harus dikerjakan yang telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tandas Gubernur Jatim.
Dijelaskan, Kabupaten Malang termasuk satu dari 15 Kabupaten Kota di Jatim yang telah memiliki Perda RTRW, maka penjagaan pengawalan untuk memastikan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan ini terlindungi lahan sawah juga terlindungi, ini bagian dari upaya tidak sekedar menjaga ketahanan pangan tapi juga kedaulatan pangan.
Diungkapkan, seringkali menyampaikan kepada Tim Pangan bahwa ketika berbicara produksi padi di Jawa Timur tidak sekedar menghitung kebutuhan pangan masyarakat Jawa Timur tapi juga harus menghitung 16 provinsi lain di Indonesia Timur, hampir 80% disuplai oleh Jawa Timur, 16 provinsi lain di Indonesia Timur selain Sulawesi Selatan yang sudah swasembada pangan.
“Dari bumi Majapahit Jawa Timur ini kita harus mensuplai16 Provinsi Indonesia bagian timur yang hampir 80% logistiknya dari Jawa Timur, jadi secara isu terkait pangan adalah isu yang sangat strategis, oleh karena itu apa yang kita lakukan pada hari ini sebetulnya tidak hanya simbolik sekedar melakukan panen bersama tapi saya minta tolong ada percepatan masa tanam mumpung masih dalam musim hujan dan tentu pendampingan dari perguruan tinggi dari Universitas Islam Malang (Unisma) dan Universitas Brawijaya, terima kasih kawan-kawan sekalian,” ujarn Khofifah.
Seusai melakukan panen raya ini, Gubernur Khofifah juga melakukan dialog dengan Kepala Desa Banjar Arum, Singosari, Malang.
Dari hasil dialog tersebut diperoleh informasi bahwa ada sekitar 15 hektar lahan yang masih mengalami kesulitan akses jalan. Lahan tersebut berada dibantaran sungai dan menurut Z’afari harus sesegera mungkin didirikan jembatan.
“Kalau musim penghujan seperti ini rawan sekali banjir Ibu Gubernur, sehingga proses penanaman yang tertunda,” ucap Z’afari.
Sebagai informasi, luas area sawah di Poktan Morodadi yang siap panen yaitu 60 Ha. Dengan rincian, Padi Inbrida Varietas Inpari 32 seluas 30 Ha dengan rata2 produksi 11,9 ton/Ha. Padi Inbrida Varietas Ciherang seluas 27 Ha dengan rata2 produksi 10,2 ton/Ha. Kemudian, Padi Brangbiji yang dikembangkan seluas 3 Ha, dengan rata2 produksi 7,2 ton/Ha.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Rektor Universitas Islam Negeri Malang Prof. Dr. Masykuri, Forkopimda Kabupaten Malang, Dandim, Kapolres dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ketua Kelompok Tani Morodadi Abd. Wasis Sasongko, kepala Desa, serta OPD terkait di lingkup Pemprov Jatim maupun Kabupaten Malang. (KN01)