Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pelaksanaan operasi yustisi yang digelar Pemkot Surabaya selama ini hanya menyasar ke warga lokal saja. Sementara yang tinggal di apartemen, sering luput dari operasi tersebut. Untuk itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i menilai, operasi yustisi jangan hanya diterapkan pada masyarakat ekonomi bawah atau wong cilik, tapi juga harus menyeluruh.
“Tidak sedikit mereka juga datang dari luar daerah untuk bekerja di Surabaya. Termasuk juga harus digelar secara rutin operasi yustisi bagi warga negara asing (WNA),” tegas Imam Syafi’i.
Ia menegaskan, Pemkot Surabaya harus juga melakukan yustisi ke warga asing dan coba dicek dokumen mereka, sudah sesuai atau tidak visa mereka, masih berlaku atau sudah expired izin tinggalnya.
“Saya mendengar keluhan dari pejabat Pemkot Surabaya, betapa data warga negara asing yang dimiliki pemkot tidak sama dengan data di imigrasi dan kepolisian. Makanya juga perlu ada operasi yustisi khusus warga negara asing yang juga diadakan rutin, dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk DPRD,” tegas Imam Syafi’i, politisi Partai Nasdem Surabaya ini.
Dirinya kembali mengatakan, jadi yang dikejar-kejar jangan cuma wong cilik yang bangsa kita sendiri, tapi harus adil. Warga asing juga harus dioperasi yustisi. Karena dampak negatifnya juga jauh lebih besar, diantaranya masalah stabilitas ekonomi politik dan ketahanan negara.
Lebih lanjut Imam Syafi’i menerangkan, operasi yustisi tetap perlu diadakan secara rutin setiap tahun. Terutama setelah lebaran Idul Fitri, sebab momentum ini biasanya dimanfaatkan pendatang dari luar kota yang masuk dan tinggal menetap di Surabaya.
Saat ditanya apakah selama ini efektif operasi yustisi dapat menekan lonjakan penduduk, Imam Syafi’i menjelaskan, operasi yustisi masih efektif untuk mengurangi arus urbanisasi warga dari Kota dan Kabupaten yang masuk ke Surabaya.
“Terutama pencari kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan skill. Bayangkan mereka akan bersaing dengan pencari kerja lainnya. Baik yang sama-sama tidak punya ketrampilan, maupun yang lebih berkualitas dibanding mereka,” terang Imam Syafi’i.
Belum lagi, kata Imam Syafi’i, bersaing dengan warga Surabaya yang jumlah penganggurannya masih tinggi. Pada saat bersamaan, ketersediaan lapangan pekerjaan juga terbatas. Jumlah pendatang yang terus bertambah ini akan menjadi beban sosial bagi Pemkot Surabaya.
“Ujung-ujungnya bisa ditebak, pengangguran makin meningkat. Gelandangan dan pengemis makin banyak. Ini bisa dilihat penghuni di Liponsos terus bertambah, bahkan beberapa tahun belakangan sudah over kapasitas. Selain itu pemukiman kumuh juga makin meluas. Angka kriminalitas juga akan meningkat seiring bertambahnya jumlah warga miskin,” tuturnya.
Terpenting, tambah Imam Syafi’i, operasi yustisi jangan cuma digelar di terminal, pelabuhan dan pasar. Karena yang disasar hanya masyarakat kecil. Selain itu operasi yustisi harus digelar secara humanis, jangan perlakukan mereka seperti pendatang haram.
“Jadi warga yang terkena operasi yustisi harus ditampung di tempat yang baik dan diperlakukan secara manusiawi. Yang penting koordinasi dengan kepala daerah setempat sebelum mereka dipulangkan. Sehingga bisa dicarikan solusi terbaik buat mereka untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti dijamin oleh UUD 1945,” pungkasnya. (jack)