Surabaya (KN) – Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana menolak keras penutupan lokalisasi Dolly yang akan digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 19 Juni mendatang. Orang nomor dua di Surabaya ini menilai, penutupan lokalisasi Dolly tersebut merupakan tindakan keliru jika tidak dikaji dan solosi lebih dulu. Pasalnya, penutupan itu akan berdampak merugikan warga Surabaya yang selama ini menggantungkan hidupnya dari penghasilan geliat Dolly.
Wisnu meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengkaji kembali rencana penutupan tersebut. Seharusnya, pemkot bermusyawawah dulu dengan warga setempat jauh hari sebelum penutupan. Pemkot juga harus menawarkan konsep yang jelas agar bisa diterima warga, khususnya yang terdampak akan penutupan ini.
Menurut dia, kalau hanya memberi pesangon, pada Pekerja Seks Komersial (PSK) dan juga mucikari, itu bukan solusi. “Tanggung jawab pemkot itu menjamin kelangsungan pendapatan untuk kehidupan warganya. Kalau Dolly ditutup, terus warga dapat penghasilan dari mana. Misalnya, mereka yang selama ini jual rokok, jadi tukang parkir, jadi tukang cuci dan pekerjaan lainnya. Mereka harus ada jaminan penghasilan dulu,” katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini tidak mempersoalkan langkah pemkot yang memberi pelatihan ketrampilan pada PSK, mucikari dan juga warga setempat. Namun, pemkot harus mampu memberi jaminan pasar pada mereka. Artinya, misalnya ada PSK yang sudah pandai dalam memasak, pemkot harus mampu menjamin bahwa akan ada orang yang beli.
Kemudian ketika ada PSK atau mucikari yang sudah bisa membuat kue, pemkot juga harus bisa memastikan siapa saja yang akan memesan kue tersebut. “Jadi, jangan hanya diberi duit saja, itu tidak mendidik. Menutup lokalisasi itu seharusnya mampu melihat banyak aspek. Kalau tidak dapat melihat banyak aspek, maka akan muncul prostitusi liar di Surabaya dalam bentuk lain,” terangnya.
Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya ini memperkirakan, jika Dolly ditutup, maka akan muncul prostitusi terselubung. Wisma-wisma yang sebelumnya bayar pajak menjadi tidak bayar pajak. Justru yang sekarang terjadi, ketika ada rencana Dolly ditutup, mulai banyak kos-kosan baru di sekitarnya dan muncul hotel-hotel kecil yang diawatirkan jadi ajang mesum.
Kabarnya, kos-kosan dan hotel-hotel kecil ini digunakan sebagai prostitusi terselubung. Dan ini ini seringkali luput dari razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. “Yang saya sampaikan ini konsepnya partai. Sejak dulu pada zamannya pak Bambang, (Bambang Dwi Hartono), Walikota Surabaya sebelum Tri Rismaharini), tidak ada penutupan. Yang ada itu pembatasan,” jelasnya.
Sebelumnya, Risma, panggilan akrab Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap ngotot menutup lokalisasi Dolly, meskipun saat ini ada penolakan dari warga disekitar Dolly, pihaknya tidak akan mundur sejengkal pun dalam menutup lokalisasi yang berada di kecamatan Sawahan tersebut. (anto)