Surabaya (KN) – Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) gagal dalam menutup sejumlah lokalisasi di Surabaya. Buktinya, beberapa lokalisasi yang sudah ditutup seperti Dupak Bangunsari dan Tambakasari para Pekerja Seks Komersial (PSK)-nya masih beroperasi dan belum menerima kompensasi seperti yang dijanjikan Pemkot Surabaya.
Wisnu mengatakan, beberapa hari terakhir ini pihaknya melakukan pendekatan ke semua warga terdampak atas penutupan lokalisasi, termasuk Dolly dan Jarak. Dari hasil kunjungannya ke sejumlah lokalisasi tersebut, ditemukan bahwa masih ada PSK yang belum mendapat dana kompensasi dari Pemkot Surabaya. Bahkan, pelatihan ketrampilan yang dijanjikan Pemkot juga masih ada yang belum terlaksana.
Semua hasil dari kunjungannya ini akan disampaikan ke Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk pertimbangan pengambilan keputusan penutupan lokalisasi Dolly. “Yang jelas, dari hasil saya bertemu dengan warga saya laporkan ke Bu Wali. Sekarang warga masih menunggu kepastian dari janji-janji pemerintah. Janji akan mendapat kompensasi maupun janji akan mendapat pelatihan ketrampilan,” ujarnya usai sidang paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya, kemarin.
Politisi PDIP ini menambahkan, setidaknya ada empat lokalisasi di Surabaya yang dinyatakan sudah ditutup oleh Pemkot, tapi belum terealisasi janjinya. Diantaranya, lokalisasi Moroseneng di Sememi, Dupak Bangunsari, Tambakasridan Klakah Rejo Surabaya. Dari temuannya ini, pihaknya akan segera menggelar rapat dengan instansi terkait guna penuntasan persoalan tersebut. Pihaknya sendiri tidak dapat mengambil tindakan maupun keputusan dalam menyikapi persoalan ini lantaran jabatannya hanya wakil walikota.
“Saya tidak dapat memutuskan, apakah dengan kenyataan yang ada di lokalisasi yang sudah ditutup ini, penutupan Dolly harus ditunda. Saya hanya tunggu instruksi dari walikota. Kalau saya memutuskan, tentu saya melampaui kewenangan saya,” paparnya.
Disisi lain, menjelang tiga pekan penutupan lokalisasi Dolly yang dijadwalkan, ternyata Pemkot Surabaya baru menyerahkan jumlah data PSK ke Kementrian Sosial (Kemensos), Senin (2/6/2014) hari ini. Padahal, seharusnya proses pendataan seharusnya rampung pada pertengahan Mei lalu.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya beralasan keterlambatan pendataan ini karena masih ada data tambahan. (anto)