Jakarta, mediakorannusantara.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyoroti peran strategis kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) sebagai terobosan krusial dalam melawan maraknya perdagangan manusia di ruang digital. Ia menegaskan, teknologi harus menjadi solusi bagi perlindungan manusia, bukan sumber ancaman baru.
”Teknologi AI telah disalahgunakan menjadi pendorong utama terjadinya perdagangan manusia. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa AI dikembangkan dengan etis, memperhatikan hak asasi manusia, memprioritaskan pelindungan data pribadi, serta menyesuaikan dengan norma hukum dan sosial setempat,” ujar Wamen Nezar Patria melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Pesan ini juga disampaikannya dalam forum “Stay Safe in Digital Space: Behind the Screen – Trafficking is Closer Than You Think” yang diselenggarakan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) di Jakarta, Selasa (04/11). Di hadapan delegasi internasional, pakar keamanan siber, dan perwakilan lembaga PBB, Wamen Nezar menjelaskan bahwa pola perdagangan manusia telah bergeser drastis ke ruang digital.
Media sosial, situs kerja daring, dan platform kencan kini menjadi sarana utama rekrutmen dan eksploitasi korban oleh pelaku lintas negara.
”Pergeseran ini melahirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Volume data yang masif tidak lagi dapat ditangani dengan pendekatan manual, sehingga dibutuhkan kemampuan analisis otomatis berbasis AI,” jelasnya.
Menurut Wamen Nezar, penerapan AI memungkinkan identifikasi dini terhadap aktivitas mencurigakan di ruang siber. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk memetakan jaringan pelaku kejahatan, menelusuri transaksi ilegal, dan mempercepat penyusunan dokumen hukum secara otomatis.
”Langkah ini memberi peluang besar bagi sistem peradilan untuk bekerja lebih cepat, akurat, dan berkeadilan,” tambah Nezar.
Wamenkomdigi juga menekankan pentingnya etika dalam seluruh proses pengembangan dan penggunaan AI. Ia menilai, penerapan AI yang beretika merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, dan beradab.
Pendekatan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pelaku aktif diplomasi digital global sekaligus mitra strategis dalam penanganan kejahatan kemanusiaan lintas negara. ( wa/ar)