KORAN NUSANTARA
ekbis Hallo Nusantara Headline Nasional

Wamendagri Bima Arya: Kepemimpinan Berbasis Data Kunci Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan

Jakarta, mediakorannusantara.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya kepemimpinan berbasis data untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif.

“Pemimpin modern selalu mengambil keputusan berdasarkan data. Pemimpin konvensional banyak yang menjadi pertimbangan kecuali data,” kata Bima di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan modern harus menjadikan data sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan. Dengan data, tata kelola pemerintahan dapat berjalan jauh lebih cepat, cerdas, dan efisien.

“Pemerintahan akan jauh lebih efisien ketika semua keputusan berdasarkan data. Faster, smarter, cheaper, easier, better,” ucapnya.

Data Akurat untuk Anggaran Tepat Sasaran

Bima menambahkan, penggunaan data yang akurat juga krusial untuk memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan tepat sasaran.

“Uang rakyat harus kembali ke rakyat, jangan sampai mampir ke kantong pejabat. Uang rakyat harus memberikan manfaat, itu kan yang kita pegang sama-sama. Bagaimana setiap rupiah itu bisa memberikan manfaat untuk rakyat, ya itu karena data,” tegas Bima.

Apresiasi untuk NTT dan Integrasi Data

Terkait hal ini, Bima memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas peluncuran Portal Satu Data Provinsi NTT. Ia berharap langkah ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

Menurut Bima, Portal Satu Data NTT adalah langkah penting menuju pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Melalui portal ini, publik dapat mengakses berbagai informasi dan ikut terlibat dalam proses pembangunan.

“Data membuat pemerintahan ini lebih partisipatif. Pemerintahan yang terbuka, pemerintahan yang inklusif, no one left behind,” ujar Bima.

Ia juga menekankan bahwa integrasi data berperan besar dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memperkuat demokrasi. Data yang konsisten dan terhubung antar-instansi akan membuat penyelenggaraan pembangunan dan proses politik menjadi lebih akurat.

“Ini kolaborasi yang luar biasa, pilot yang luar biasa. Bisa jadi model di daerah-daerah yang lain dan dampaknya harus dirasakan oleh warga di NTT,” tutupnya.( wa/at)

Related posts

Wujudkan Tata Kelola Transparan Pemkot Madiun sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyerapan APBD Jatim 2021 Masih di Bawah 30%, Dewan Sentil Birokrasi Pimpinan Khofifah

kornus

Pemkot Surabaya Pasang 400 CCTV di Beberapa Kawasan Rawan Kejahatan

kornus