Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Walikota Surabaya Eri Cahyadi langsung menemui ratusan massa aksi unjuk rasa yang menggelar demonstrasi di depan pintu gerbang sisi selatan Balai Kota Surabaya, Senin (21/6/2021). Saat menemui massa aksi, Walikota Eri Cahyadi langsung mengajak para pendemo itu untuk shalawatan, sehingga kondisi semakin aman dan kondusif.
Massa aksi yang mengatasnamakan “Koalisi Masyarakat Madura Bersatu” ini, menuntut kebijakan rapid antigen di penyekatan Jembatan Suramadu dihentikan. Dengan didampingi Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny Eddizon Isir dan Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo, Walikota Eri Cahyadi menjelaskan duduk permasalahan dan kebijakan yang dilakukan hingga saat ini.
Pada saat itu, Walikota Eri Cahyadi menyampaikan bahwa penyekatan di Jembatan Suramadu bukanlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ia memastikan bahwa pihak Pemkot Surabaya hanya menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur.
“Jadi, saya dan Bupati Bangkalan sama-sama menjalankan tugas yang diinstruksikan oleh Forkopimda Jatim. Sekali lagi, penyekatan itu bukan keputusan saya, kita hanya menjalankan tugas,” kata Walikota Eri Cahyadi saat menemui massa aksi di depan Balai Kota Surabaya.
Oleh karena itu, apabila para pendemo menuntut untuk penghentian penyekatan dan tes di Suramadu, maka dia pun memastikan akan disampaikan langsung kepada Gubernur Jatim setelah menemui massa aksi. “Aspirasi teman-teman akan saya sampaikan langsung kepada Ibu Gubernur habis ini, nanti kita akan menunggu arahan dari Forkopimda Jatim seperti apa,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa para pendemo juga keberatan kalau di swab setiap hari. Makanya, saat menemui massa aksi dia juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada kebijakan tentang Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi pelintas Suramadu dan Pelabuhan Kamal. Apabila warga sudah mengantongi itu dari Bangkalan, maka dia memastikan tidak akan dites lagi di Surabaya.
“Jadi, kalau sudah ada SIKM yang berlakunya 7 hari itu, di Surabaya sudah bebas, kita lepaskan. Nah, kebijakan SIKM ini juga merupakan hasil rapat Forkopimda Jatim,” ujarnya.
Seusai mendengarkan penjelasan dari Walikota Eri Cahyadi, massa aksipun terlihat legowo dan menerima. Bahkan, mereka terlihat membubarkan diri dengan tertib diiringi dengan shalawatan. Sejumlah massa aksi pun sempat menyampaikan pujian kepada Walikota Eri karena sudah menemui mereka dan sudah bersedia menyampaikan aspirasinya.
Tak berhenti sampai di situ. Ternyata, sejumlah perwakilan massa aksi juga diajak audiensi di ruang Sekda Balai Kota Surabaya. Perwakilan yang terdiri dari 6 orang ini kembali menyampaikan aspirasinya dari masyarakat Madura.
Saat itu, salah satu perwakilan massa aksi menyampaikan bahwa jika bisa tidak perlu lagi dilakukan penyekatan di jalan umum. Namun, lebih dimasifkan di tingkat bawah, yaitu desa atau kecamatan.
Walikota Eri pun mengapresiasi ide cemerlang mereka, karena ide itu sudah dilakukan di Kota Surabaya selama ini. Di Surabaya, warga di tingkat kelurahan bersama-sama menjaga dan mencegah kasus Covid-19, dan apa yang dilakukan oleh Surabaya, sebenarnya juga bisa dilakukan di Bangkalan untuk memasifkan pencegahan di tingkat desa atau kecamatan.
“Saya senang dengan ide ini, ini bagus, karena ternyata pemikirannya sama dengan apa yang kita lakukan di Surabaya. Makanya, nanti kalau saya ketemu Pak Bupati Bangkalan, sampean dan beberapa perwakilan bisa ikut menemui Pak Bupati dan menyampaikan ide tersebut,” kata Wali Kota Eri kepada sejumlah perwakilan aksi itu.
Harapannya, dengan adanya ide tersebut, Bupati Bangkalan dan jajarannya merasa dibantu oleh warganya, sehingga Covid-19 di Bangkalan bisa segera ditekan. Sebab, dia sadar bahwa antara Surabaya dan Bangkalan harus bersama-sama dan bersinergi dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 ini. “Mari kita bersatu untuk mencegah Covid-19 ini,” pungkasnya. (KN01)