Surabaya (mediakorannusantara.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mengusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Usulan tersebut disampaikan Blegur di Surabaya, Jumat (31/7/2026).
Menurut Blegur, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola BUMD.
“Pemerintah pusat dalam konteks efisiensi anggaran, tentunya kita melihat semua kan bahwa Presiden memangkas BUMN dari 1.700 nantinya akan menjadi 300 BUMN. 1.000 sekian termasuk anak cucu-cucunya (dipangkas),” kata Blegur.
Sebagai koordinator Komisi C DPRD Jawa Timur yang membidangi BUMD, Blegur mengaku akan menyampaikan gagasan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur.
“Saya juga akan menyampaikan kepada Bu Gubernur nantinya bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi untuk bisa melakukan efisiensi yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu melalui BUMD-nya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD Jawa Timur sebelumnya telah membentuk panitia khusus (Pansus) BUMD untuk mengevaluasi kinerja perusahaan-perusahaan daerah.
“Tujuan pansus ini untuk mengevaluasi pansus BUMD tersebut untuk berkinerja yang sesuai dengan akad, etikatnya adalah menambah pendapatan asli daerah,” ucapnya.
Menurut Blegur, BUMD pada dasarnya harus mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Karena itu, BUMD yang terus merugi perlu dievaluasi. “Artinya harus surplus, tapi kalau yang stack-stack saya menyarankan untuk dievaluasi atau ditutup,” imbuhnya.
Ia menilai, apabila terdapat BUMD yang terus membebani keuangan daerah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan langkah penutupan agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk sektor yang lebih prioritas.
“Nah, kalau memang ada kebijakan harus tutup dan memang membebani dari anggaran pemerintah daerah melalui PAD, karena apa? Membebani kan kena biaya operasional, harus bayar pegawai operasional, listrik dan lain-lain,” jelas dia.
“Lho kan anggaran itu bisa dialihkan kepada pembangunan sekolah SMA, pembangunan fasilitas untuk bisa pendidikan dan lain-lainnya,” lanjutnya.
Namun, Blegur menegaskan BUMD yang mampu menghasilkan keuntungan tetap perlu dipertahankan karena berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Artinya kalau BUMD ini bisa profit dan bisa membuat keuntungan, menambah dividen, menambah PAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur enggak masalah. Tapi kalau yang tidak bisa menambah, disarankan ikuti saja yang disampaikan presiden, tutup saja, dikurangi,” tandasnya. (KN01)