Mojokerto (mediakorannusantara com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, H. Hidayat, S.Ag., M.Si., menyoroti masih belum tepat sasarannya penyaluran bantuan sosial akibat data penerima manfaat yang dinilai belum akurat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pembaruan data dengan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga pendamping sosial agar warga miskin yang berhak menerima bantuan tidak terlewat.
Hal itu disampaikan Hidayat usai menggelar reses di Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Minggu (26/7/2026) malam.
Hidayat mengatakan, masih banyak masyarakat miskin maupun rentan miskin yang kesulitan mengakses program bantuan sosial karena terbatasnya layanan di tingkat desa dan kelurahan.
“Jadi, sampai sekarang kan bantuan-bantuan sosial ekonomi masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena sebagian masyarakat yang kategori sangat miskin atau rentan miskin atau miskin, itu belum memiliki akses yang cukup untuk mendaftarkan dirinya,” kata Hidayat.
Ia menilai pelayanan di desa dan kelurahan belum berjalan optimal karena keterbatasan tenaga teknis dan minimnya dukungan fasilitas.
“Nah, sisi lain, layanan-layanan di desa, kelurahan itu masih belum optimal. Kendalanya apa? Kendalanya di kelurahan, desa itu tenaga teknisnya tidak ada fasilitas,” ujar politisi Partai Gerindra
itu
Menurut Hidayat, kondisi tersebut menyebabkan masih banyak warga yang seharusnya masuk kategori penerima bantuan justru tercecer karena sulit mengakses proses pendataan.
Karena itu, ia meminta Dinas Sosial mempermudah proses pembaruan data penerima manfaat sekaligus mendorong pemerintah desa dan kelurahan lebih aktif melakukan pendataan langsung kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, harapan saya, dinas sosial terutama harus mempermudah proses update. Yang kedua, kelurahan, desa, juga harus respon terhadap dinamika ekonomi di masyarakat, terutama di desanya masing-masing atau di kelurahannya masing-masing,” tuturnya.
Ia menegaskan, aparatur desa dan kelurahan perlu menerapkan pola jemput bola agar data penerima bantuan selalu sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terus berubah.
“Ketika ada orang miskin belum dapat, ya jemput bola. Nah, didatangi, didata, dibantu cara bagaimana mengurusnya. Supaya dari hari hari ke hari, data bisa lebih valid dan lebih tepat sasaran,” katanya.
Hidayat juga menilai peran RT dan RW perlu diperkuat dalam proses pendataan. Menurutnya, tenaga teknis di tingkat desa dan kelurahan juga harus mendapat dukungan fasilitas serta insentif yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
Selain itu, ia menyoroti peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memperbarui data penerima bantuan sesuai kondisi ekonomi terbaru.
“Nah, hari ini kalau di Mojokerto, PKH masih belum optimal. Masih fokus pada penerima manfaat yang sudah ada, tapi belum menyentuh yang seharusnya dia harus dapat,” ujarnya.
Menurut Hidayat, pembaruan data harus dilakukan secara intensif karena kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis.
“PKH, kemudian kelurahan melalui tenaga teknisnya harus juga jemput bola, bukan didata ulang. Jadi, jemput bola, update day to day-nya harus sangat intensif karena ekonomi masyarakat kan dinamis,” katanya.
Selain persoalan bantuan sosial, Hidayat juga menerima aspirasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya industri alas kaki di Mojokerto.
Ia menilai kualitas produk lokal sebenarnya sudah mampu bersaing, namun masih terkendala efisiensi produksi akibat keterbatasan teknologi.
“Nah, keluhannya adalah ada produk-produk asing yang kualitas yang lebih bagus, tapi lebih murah. Kenapa? Karena ternyata mesin membuat sepatu di luar jauh lebih canggih daripada mesin yang di pengrajin lokal,” ujarnya.
Karena itu, Hidayat mendorong pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan peralatan produksi yang lebih modern agar daya saing pelaku usaha meningkat.
“Nah, sehingga kenapa mahal? Karena proses produksinya tidak efisien. Oleh karena itu, bantuan-bantuan mesin-mesin produksi sepatu yang lebih canggih harus ada,” kata Hidayat.
Di sisi lain, ia menilai pemasaran produk UMKM juga masih menjadi tantangan. Meski sejumlah program promosi telah dijalankan pemerintah, manfaatnya belum dirasakan secara merata hingga ke daerah.
“Bahkan sampai ekspor tetapi programnya enggak terdengar sampai di tingkat bawah, sehingga cakupannya ya masih kecil, seputar Surabaya, Sidoarjo, tapi di pelosok-pelosok kan enggak tahu,” ujarnya.
Ia berharap dinas yang membidangi UMKM di tingkat kabupaten dan kota lebih aktif memperluas pendampingan, mulai dari peningkatan keterampilan pemasaran hingga fasilitasi akses pasar bagi produk-produk lokal.
“Di kota sudah ada Sun Plaza (Sunrise Mall) itu ada stan produk lokal, tapi juga enggak maksimal. Di pasar-pasar modern sudah ada rak-rak itu (produk UMKM lokal) tapi juga kurang maksimal. Oleh karena itu, fasilitasi itu penting,” tutupnya. (KN01)
