KORAN NUSANTARA
Nasional

UU Cipta Kerja Tetap Berlaku secara Konstitusional

Jakarta (mediakorannusantara.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional.

“Putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun putusan dibacakan,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Putusan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Airlangga menegaskan, dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku.

“Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” pungkas Airlangga.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

“Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Anwar juga menyatakan amar putusan MK lainnya. “Apabila dalam tenggang waktu dua tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali,” kata Anwar.

Dalam putusan sidang juga disebutkan bahwa MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (ip/sup)

Related posts

KPK Perintahkan Inspektorat Pemprov Sulsel Periksa 7 OPD Terkait Perjalanan Dinas Fiktif

redaksi

Pertamina segera Produksi Baterai Motor Listrik

Bakamla Segera Bentuk Poksimar di Natuna

kornus