Jakarta, mediakorannusantara.com -Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara terkait isu kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR. Ia menegaskan bahwa wewenang untuk mengatur tunjangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal ini disampaikan Prasetyo menanggapi pernyataan anggota DPR yang menyebutkan adanya kenaikan tunjangan rumah sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan yang tidak lagi digunakan. “Tanyakan saja ke Ibu Menteri Keuangan,” ujarnya singkat saat dicegat oleh awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).
Prasetyo menjelaskan, rumah jabatan anggota DPR yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan, sudah tidak digunakan. Oleh karena itu, mekanisme penyesuaian tunjangan atas peralihan ini ditentukan sepenuhnya oleh Kemenkeu.
“Kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata. Jadi silakan ditanyakan ke Ibu Menkeu,” tegasnya.
Total Gaji Anggota DPR Capai Rp70 Juta per Bulan
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun terakhir. Namun, ia membenarkan adanya penyesuaian pada tunjangan, termasuk tunjangan perumahan.
Menurut Adies, tunjangan perumahan ini naik menjadi sekitar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas yang ditiadakan. Dengan tambahan tunjangan lain seperti BBM, beras, dan makan, total pendapatan bersih yang diterima anggota DPR bisa mencapai hampir Rp70 juta per bulan.
Penyesuaian ini, kata Adies, bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini, di tengah tugas-tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan yang tetap dijalankan oleh para wakil rakyat. ( wa/ar)