Surabaya (KN) – Dalam menunjang dan meningkatkan kinerja pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Pemkot Surabaya benar-benar memanfaatkan kemajuan teknologi.Namun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut wajib dibarengi dengan sistem keamanan yang memadai. Hal tersebut diutarakan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menghadiri seminar Grand Design Cyber Defence yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan RI di Hotel Ibis Surabaya, Senin (30/9/2013).
Dikatakan Risma -sapaan akrab Walikota Surabaya, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pembangunan. Sebab, terpaan kecanggihan teknologi telah menyentuh seluruh aspek. Menyadari hal tersebut, Pemkot Surabaya sejak tahun 2002 mulai intensif melibatkan TIK dalam skenario kinerja pemerintahan.
Gerakan ‘melek teknologi’ pemkot diawali dengan penerapan Government Resources Management System (GRMS) atau sistem manajemen pemerintahan. Sistem yang murni digagas Pemkot Surabaya itu, mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan. Mulai dari lelang/pengadaan barang dan jasa, perencanaan, penyusunan anggaran, pengawasan, hingga evaluasi semua dilaksanakan melalui mekanisme online. “Jadi, seluruh proses sudah ada sistemnya sehingga meminimalisir segala bentuk kecurangan. Bahkan, model ini (GRMS) sekarang dijadikan acuan sistem lelang nasional,” terang wali kota.
Tak berhenti sampai di situ. Sukses dalam sistem pemerintahan, pemkot lantas membawa konsep pemanfaatan teknologi ini untuk pelayanan publik. Lebih tepatnya berupa Surabaya Single Window (SSW) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan permohonan perizinan secara online. Adanya SSW ini seolah memberikan angin segar lantaran dinilai mampu memangkas alur birokrasi sehingga perizinan bisa rampung lebih cepat. Disamping itu, para pemohon bisa mengurus perizinan langsung dari rumah masing-masing.
Diakui Risma, teknologi mampu membuat kinerja pemerintah kota menjadi lebih hemat dan efisien. Di sisi lain, sistem yang sudah diterapkan perlu dijaga sekuritasnya. Hal itu untuk menjamin agar sistem yang digunakan untuk kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik berjalan optimal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, Antiek Sugiharti menyatakan, sebagai langkah pengamanan pihaknya melakukan sejumlah prosedur secara administratif dan teknologi. Prosedur pengamanan tersebut, kata Antiek, sesuai dengan standar operasional yang selama ini dijalankan. “Kami menjaga aplikasi dan database ini semua demi pelayanan masyarakat yang optimal,” imbuhnya.
Sementara, Direktur Komponen Pendukung Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Bennyta Suryo Septanto. Menurut dia, beberapa waktu belakangan memang mulai marak tindakan membobol situs di dunia maya. Umumnya, yang jadi korban situs-situs milik pemerintah. “Kemenhan menyadari betul ancaman semacam itu perlu diantisipasi. Sebab, sekarang ini perang tidak hanya militer saja melainkan sudah melibatkan perang cyber,” kata Bennyta.
Untuk itu, berdasar UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara maka dirasa perlu melibatkan seluruh komponen bangsa dalam mempersiapkan diri menghadapi kejahatan cyber. Sebagai informasi, peserta seminar sebanyak 45 orang. Terdiri dari unsur komunitas, akademisi hingga pemerintah. (anto/hms)
Foto : Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat menghadiri seminar Grand Design Cyber Defence