KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim Surabaya

Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim Optimis Surabaya Bebas BABS Tahun 2023

Sekda Ikhsan menyambut Tim Verfikasi ODF Pemprov Jatim.

Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) menyambut hangat kehadiran Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam kegiatan Verifikasi Kota Surabaya Menuju Open Defecation Free (ODF) Tahun 2023, di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa (14/3/2023). Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan menyampaikan sejumlah pemaparan strategi Pemkot Surabaya dalam penuntasan ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kota Pahlawan.

Seusai pemaparan, Sekda Ikhsan mendampingi Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim Mohamad Yoto beserta perwakilan dari UNICEF Afriyanto, USAID IUWASH Tangguh Ratih, BKMP (Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan) Unair Corie Indria dan Ronnie Prasetyo, dan Ketua Umum APPSANI (Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia Koen Irianto Uripan melakukan pengambilan sampel verifikasi pada 20 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Surabaya.

Sebanyak 20 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Surabaya diantaranya, Kelurahan Asemrowo dan Genting Kalianak dari Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Rungkut Tengah dan Rungkut Menanggal dari Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Kalisari dan Kejawan Putih Tambak dari Kecamatan Mulyorejo, serta Kelurahan Kutisari dan Panjang Jiwo dari Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Selanjutnya, Kelurahan Sidotopo Wetan dan Bulak Banteng dari Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kebonsari dan Ketintang dari Kecamatan Jambangan, Kelurahan Gayungan dan Ketintang dari Kecamatan Gayungan, Kelurahan Dukuh Kupang dan Prada Kali Kendal dari Kecamatan Dukuh Pakis, beserta Kelurahan Tembok Dukuh dan Bubutan dari Kecamatan Bubutan.

Sekda Ikhsan menyampaikan, kedatangan Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim ingin melakukan pengecekan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Pahlawan, salah satunya pada menghentikan perilaku BABS.

“Tim verifikasi mengecek yang berkaitan dengan ODF atau stop BABS di Kota Surabaya seperti apa. Karena Pak Walikota (Eri Cahyadi) selalu menyampaikan bagaimana upaya kita mensejahterakan masyarakat. Salah satunya membantu masyarakat.

Salah satunya membantu masyarakat terhadap perilaku hidup sehat pada proses sanitasi melalui pembangunan jamban,” kata Sekda Ikhsan.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya menyiapkan 11.000 titik pengerjaan jamban, sebagai upaya bebas ODF. Pengerjaan tersebut terbagi menjadi dua, yakni 8.000 titik pengerjaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya dan 3.000 diantaranya dilakukan oleh Baznas Surabaya.

“Tahun ini di Surabaya ada 11.000 yang kita siapkan untuk pembangunan jamban di masyarakat, karena memang masih ada warga kita yang masih belum punya jamban. Sampai bulan Februari dan Maret ini, sudah 4.000 pengerjaan yang selesai,” ujarnya.

Karenanya, Sekda Ikhsan menerangkan dalam penuntasan BABS di Kota Surabaya, seluruh elemen di Kota Pahlawan turut terlibat. Hal ini sebagaimana dengan budaya gotong-royong yang terus dilestarikan oleh Wali Kota Eri. Bahkan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan berbagai program kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis, salah satunya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada program UHC.

“Insya Allah target kita tahun ini Surabaya sudah bebas dari BABS, tentunya ini mengubah perilaku masyarakat agar bisa menerapkan pola hidup sehat. Pendekatan di lapangan juga sudah dilakukan terutama oleh kecamatan, kelurahan, dan Kader Surabaya Sehat (KSH),” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengaku bahwa peran aktif dan kesadaran masyarakat Kota Surabaya terhadap kepeduliannya dalam lingkungan terus meningkat. Peningkatan PHBS itulah yang diapresiasi oleh Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim.

“Justru yang hebat adalah masyarakat yang mau peduli dengan lingkungannya. Alhamdulilah, seperti yang disampaikan Pak Walikota kalau Pemkot Surabaya tidak bisa bergerak sendiri, maka dibutuhkan gotong-royong bersama masyarakat hingga perusahaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim M. Yoto mengatakan, pada verifikasi tahap awal ini, pihaknya menjelaskan teknis verifikasi ODF. Selanjutnya, pada Rabu (15/3/2023) tim verifikasi akan terjun di 20 kelurahan untuk mencocokan hasil laporan Pemkot Surabaya dengan kondisi di lapangan.

“Besok rencananya kita menuju ke lapangan kepada yang sudah terpilih tadi, menyesuaikan dari laporan yang ada dan kemudian di lapangan seperti apa. Tim kami provinsi akan melihat kondisi di lapangan,” kata Yoto.

Mewakili Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim yang lainnya, ia mengapresiasi strategi Pemkot Surabaya dalam upaya percepatan bebas BABS di Kota Pahlawan. “Strategi Surabaya luar biasa, bisa memecah kebuntuan. Salah satunya adalah dengan kebijakan diskresi, sekaligus kolaborasi dengan pihak lain,” terangnya.

Nantinya, pada 16 Maret 2023, seusai dilakukan verifikasi lapangan, pihaknya akan menggelar rapat pleno sebagai penentuan Kota Surabaya Menuju ODF 2023. “Saya kira Surabaya dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki potensi yang besar dengan terobosannya, Insya Allah Surabaya bisa. Tanggal 16 Maret 2023, setelah verifikasi dan temuan di lapangan nanti akan ada sidang pleno dan kemudian kita umumkan disitu,” terangnya.

Meski begitu, Yoto berharap Kota Surabaya beserta kabupaten/kota lainnya di wilayah Pemprov Jatim, harus mengajak masyarakat dalam penerapan PHBS.

“Surabaya luar biasa tidak ada catatan khusus, apalagi sudah dijelaskan dengan berbagai strategi yang melibatkan masyarakat. Secara umum, kabupaten/kota lain harus tetap memelihara kebersihan, itu menjadi bagian penting karena masyarakat dengan situasi berbeda bisa berubah. Sehingga pendampingan itu tetap harus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak,” pungkasnya. (jack)

Related posts

Beri Bantuan Faskes Pesantren, Dewan Apresiasi Langkah Pemprov Jatim

kornus

Gubernur Soekarwo Minta Penyaluran Gas Melalui Pipa dan Truking

kornus

Mendag: Hadapi Tantangan Global, diperlukan Reformasi WTO