Surabaya (KN) – Posisi Ketua DPRD Kota Surabaya Wisnu Wardhana (WW) nampaknya semakin terjepit. Setelah di rekom pemberhentian sementara dari keanggotaan DPC Partai Demokrat Surabaya, kini mendapat perlawanan dari internal lembaga legislatif.Pasalnya, tiga komisi DPRD Kota Surabaya berniat melakukan mosi tidak percaya kepada WW karena sering menghambat beberapa agenda hearing. Beberapa pengajuan yang sudah diajukan oleh Komisi A, B, dan D hingga saat ini tidak mendapat persetujuan WW sehingga tidak bisa diagendakan.
Ketua Komisi D, Baktiono mengatakan, dirinya menyesalkan agenda hearing dengan guru, BKD, dan Infokom terkait pembahasan mutasi dan fasilitas wifi di sekolah yang sampai saat ini tidak disetujui WW.
“Kita secara tegas sudah melayangkan surat kepada ketua (WW) yang isinya mempertanyakan kenapa agenda hearing itu tidak disetujui. Padalah sebelumnya sudah pernah dibahas beberapa kali. Kalau terus seperti ini akan kita laporkan ke BK, Fraksi dan Partainya,” ungkap politisi PDIP ini.
Bahkan, beberapa anggota Komisi D DPRD lainya juga mempertanyakan kebijakan WW yang tidak menyetujui beberapa pengajuan agenda hearing. “Kenapa tiba-tiba WW balik kiri tidak mau menggelar hearing tentang mutasi guru. Ini kan ada tanda tanya ?,” ungkap Masduki Toha dari fraksi PKB.
Sementara itu, Ketua Komisi A Armudji malah mendesak semua komisi melakukan mosi tidak percaya. Selain banyak agenda hearing tentang permasalahan pelanggaran, politisi PDIP ini menduga WW bermain dengan Ketua Badan Kehormatan (BK) Agus Santoso untuk memainkan kasus sendiri.
Beberapa agenda hearing Komisi A seperti pembahasan pelanggaran garis sempadan di Jl Coklat, Sinar Jl Bintoro, dan Perkantoran kedungdoro sampai sekarang tidak disetuji WW.
“WW tidak mengetahui tiga fungsi legislatif sebagai Legislasi, Controling, dan Bugetting. Baru kali ini ada ketua DPRD semaunya sendiri. Saya menduga dia memainkan sendiri kasusnya bersama Agus Santoso,” ungkap Armudji.
Sedangkan Ketua Komisi B, M Machmud juga menyesalkan kebijakan WW yang sering tidak menyetujui agenda hearing yang diajukan komisinya. Salah satunya adalah agenda hearing dengan pedagang Pasar Turi.
“Kita mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat karena jelas ada permasalahan di lapangan. Kita tidak ingin kinerja kita dipertanyakan masyarakat,” ungkap anggota dewan mantan wartawan ini. (anto)
Foto : Gedung DPRD Surabaya