Surabaya (KN) – Enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terancam dipecat, karena tersangkut masalah hukum dan masih menunggu keputusan hukum tetap (Inkrach).Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim, Siswo Heru Toto mengatakan, selama tahun 2015 setidaknya ada 5 SKPD dilingkungan Pemprov Jatim yang harus berurusan dengan hukum. Dari jumlah itu ada 6 orang PNS yang terlibat dan terancam dipecat. “Kasusnya masih berproses di Pengadilan sehingga BKD belum bisa menetapkan sanksi,” kata Siswo kepada wartawan, Rabu (18/11/2015).
Ia menjelaskan, enam PNS yang terancam dipecat itu adalah Mantan Sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Amru; Mantan bendahara Bawaslu Jatim, Gatot Sugeng Widodo karena terlibat kasus dugan korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,5 miliar.
Kemudian, pegawai di Balitbang Jatim yang juga merangkap sebagai Ketua Bidang UKM Kadin Jatim, Nelson Sembiring menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana Hibah Kadin Jatim dari APBD Jatim 2012-2013 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp20 miliar.
Selain itu juga, Kepala UPT Metrologi Surabaya Disperindag Jatim, Hadi Witomo terkait dugaan kasus korupsi Tera SPBU dengan nilai kerugian negara sekitar Rp900 juta, mantan Kadispora Jatim, Sugeng Riyono.
Lalu Kasie operasional dan pengendalian Satpol PP Jatim, Anas Yusuf terjaring operasi tangkap tangan (OTT) membawa sabu-sabu saat polisi menggelar razia di depan kantor Dispora Jatim di jalan Kayun Surabaya.
Siswo menjelaskan, bagi PNS yang mendapat putusan hukuman di bawah dua tahun maka masih bisa dipertimbangkan oleh Kepala daerah sebagai pejabat pembina PNS. Sedangkan, jika hukumannya tiga tahun dan tergolong kejahatan Extra Ordinary maka bisa langsung diberikan sanksi berupa pemecatan. (wan)