Surabaya (KN) – Terkait dualisme dukungan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Pertai Kedaulatan (PK) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur sudah berkonsultasi dengan KPU Pusat. Nantinya, KPU Pusat akan memberikan rekomendasi tertulis yang akan dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan KPU Jatim dalam rapat pleno yang berlangsung pada 14 Juli mendatang.
”Kami sudah menyelesaikan konsultasi dengan KPU Pusat, nanti jawaban yang kami minta berupa rekomendasi tertulis sehingga bisa dijadikan pedoman dasar saat pleno digelar,” kata Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad, Selasa (2/6/2013).
Dia mengatakan, saat berkonsultasi dengan anggota KPU Pusat, pihaknya sudah mengajukan permintaan fatwa tersebut secara resmi. ”Sudah kami berikan suratnya juga dilampiri dengan kronologi munculnya dukungan dari kedua partai tersebut. Rekomendasi tertulis itu menjadi penting karena kalau sifatnya lisan nanti akan menjadi perdebatan dan tidak bisa dipakai sebagai acuan,” tegasnya.
Andry Dewanto menjelaskan, fatwa tersebut akan dipakai sebagai petunjuk dalam memutuskan dualisme dukungan tersebut. Pihaknya juga siap menghadapi gugatan dari kedua kubu baik Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja yang merasa tidak puas.
”Kami siap seandainya nanti ada yang menggugat, yang penting kita sudah melaksanakan aturan dan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Sekadar diketahui, PPNUI dan PK memberikan dukungan ganda dalam Pilgub Jatim 2013. Masing-masing Ketum mendukung pasangan Khofifah-Herman. Sebaliknya, kedua Sekjen malah mendukung pasangan Karsa. Karena polemik tersebut tak kunjung usai, KPU Jatim rencananya akan menggelar rapat pleno pada tanggal 14 Juli mendatang untuk menentukan kedua partai itu lolos atau tidak dalam verifikasi dukungan Pilgub Jatim 2013. (ms)