Pimpinan DPRD Jawa Timur menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/7/2022) sore.
Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pimpinan DPRD Jawa Timur menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/7/2022). Kunjungan SSDN ini dalam rangka Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV tahun 2022.
Rombongan yang dipimpin Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhannas RI, Mayjen TNI Kup Yanto Setiono tersebut, diterima langsung Ketua DPRD Jatim Kusnadi, beserta Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan Anik Maslachah.
“Jadi setiap tahun mereka (Lemhanas RI) datang ke DPRD, Pemerintah Provinsi dan daerah-daerah lain yang memang untuk mengkaji masalah-masalah yang timbul,” kata Ketua DPRD Jatim, Kusnadi seusai menerima kunjungan peserta SSDN Lemhanas RI.
Kusnadi menyebut, ada banyak hal yang ditanyakan oleh peserta SSDN Lemhanas RI selama pertemuan tersebut. Seperti misalnya, penyebab wanita tidak sampai 30 persen di lingkungan legislatif. Juga, berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di Jawa Timur.
“Kenapa keterwakilan perempuan masih belum sampai 30 persen? Ya itu peran partai politik di satu sisi. Dan di sisi lain, itu karena pandangan sosial masyarakat terhadap wanita,” kata Kusnadi saat menjawab pertanyaan peserta SSDN Lemhanas RI.
Di lain hal, pada pertemuan itu, Kusnadi bersama Pimpinan DPRD Jatim yang lain sekaligus ingin mengusulkan kepada Lemhanas RI agar ada pengkajian mengenai cost atau biaya politik di Indonesia. Baik itu cost politik untuk kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
“Secara umum sistem politik kita itu harus dikaji kembali dengan kepala dingin, dengan keterbukaan. Dengan satu niatan yang sama untuk bagaimana kemudian mengaktualisasikan sistem demokrasi itu tetap dengan baik,” terang dia.
Menurut Kusnadi, sistem politik di Indonesia ini ibarat seperti pasar bebas. Karena, kata dia, ketika seseorang ingin maju dalam kontestasi Pilkada atau Pileg, orang itu juga harus memiliki modal atau biaya yang cukup besar.
Atas dasar itulah, Kusnadi berpendapat, jika seseorang setelah memenangkan kontestasi politik, tentu juga ada pemikiran bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya.
“Karena cost politik menjadi tinggi, maka seseorang setelah kontestasi berhasil pasti juga ada pemikiran bagaimana mengembalikan cost yang sudah dikeluarkan,” sebut dia.
Maka dari itu, Lemhanas RI sebagai salah satu lembaga kajian strategis di Indonesia diharapkannya dapat mengkaji terkait cost politik tersebut. Bagaimana politik di Indonesia bisa berjalan lebih efisien dengan tetap berasaskan demokrasi, tetapi juga dengan biaya yang bisa lebih rendah.
“Jadi, itu harapan kita sebagai pelaku-pelaku politik di Bumi Nusantara tercinta ini,” tandasnya. (KN01)
Pimpinan DPRD Jawa Timur menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/7/2022). Kunjungan SSDN ini dalam rangka Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV tahun 2022.
Rombongan yang dipimpin Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhannas RI, Mayjen TNI Kup Yanto Setiono tersebut, diterima langsung Ketua DPRD Jatim Kusnadi, beserta Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan Anik Maslachah.
“Jadi setiap tahun mereka (Lemhanas RI) datang ke DPRD, Pemerintah Provinsi dan daerah-daerah lain yang memang untuk mengkaji masalah-masalah yang timbul,” kata Ketua DPRD Jatim, Kusnadi seusai menerima kunjungan peserta SSDN Lemhanas RI.
Kusnadi menyebut, ada banyak hal yang ditanyakan oleh peserta SSDN Lemhanas RI selama pertemuan tersebut. Seperti misalnya, penyebab wanita tidak sampai 30 persen di lingkungan legislatif. Juga, berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di Jawa Timur.
“Kenapa keterwakilan perempuan masih belum sampai 30 persen? Ya itu peran partai politik di satu sisi. Dan di sisi lain, itu karena pandangan sosial masyarakat terhadap wanita,” kata Kusnadi saat menjawab pertanyaan peserta SSDN Lemhanas RI.
Di lain hal, pada pertemuan itu, Kusnadi bersama Pimpinan DPRD Jatim yang lain sekaligus ingin mengusulkan kepada Lemhanas RI agar ada pengkajian mengenai cost atau biaya politik di Indonesia. Baik itu cost politik untuk kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
“Secara umum sistem politik kita itu harus dikaji kembali dengan kepala dingin, dengan keterbukaan. Dengan satu niatan yang sama untuk bagaimana kemudian mengaktualisasikan sistem demokrasi itu tetap dengan baik,” terang dia.
\Menurut Kusnadi, sistem politik di Indonesia ini ibarat seperti pasar bebas. Karena, kata dia, ketika seseorang ingin maju dalam kontestasi Pilkada atau Pileg, orang itu juga harus memiliki modal atau biaya yang cukup besar.
Atas dasar itulah, Kusnadi berpendapat, jika seseorang setelah memenangkan kontestasi politik, tentu juga ada pemikiran bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya.
“Karena cost politik menjadi tinggi, maka seseorang setelah kontestasi berhasil pasti juga ada pemikiran bagaimana mengembalikan cost yang sudah dikeluarkan,” sebut dia.
Maka dari itu, Lemhanas RI sebagai salah satu lembaga kajian strategis di Indonesia diharapkannya dapat mengkaji terkait cost politik tersebut. Bagaimana politik di Indonesia bisa berjalan lebih efisien dengan tetap berasaskan demokrasi, tetapi juga dengan biaya yang bisa lebih rendah.
“Jadi, itu harapan kita sebagai pelaku-pelaku politik di Bumi Nusantara tercinta ini,” tandasnya. (KN01)