Anggota KPU Jatim, Nur Salam dalam acara Media Gathering Peran Media dalam Penningkatan Pemilih Pilkada Serentah Tahun 2024, di Surabaya, Jumat (6/9/2024).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur terus mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Salah satunya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada kabupaten/kota maupun provinsi yang dilaksanakan pada September 2024.
Anggota KPU Jawa Timur, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Nur Salam mengatakan penetapan DPT kabupaten/kita dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 September 2024. Sedangkan tingkat provinsi dilaksankan pada 23 September 2024.
“Selanjutnya untuk pencalonan kita akan melakukan penetapan di tanggal 22, lalu tanggal 23 itu pada pengundian nomor urut. Berikutnya di tanggal 25, itu sudah memasuki fase kampanye selama 60 hari ke depan,” kata Nur Salam kepada wartawan pada acara Media Gathering Peran Media dalam Penningkatan Pemilih Pilkada Serentah Tahun 2024, di Surabaya, Jumat (6/9/2024).
Menurut Nur Salam, seluruh tahapan ini diharapkan dapat berjalan lancar dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu target KPU adalah meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024.
“Kami menargetkan untuk menjaga suara partisipasi pemilih merujuk pada Pemilu 2024 lalu di angka 83 persen,” ujar Nur Salam.
Meskipun optimis dengan target partisipasi pemilih, KPU Jatim menyadari tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan tren statistik, Pilkada serentak di Jawa Timur kali ini menjadi ujian tersendiri, terutama karena sifatnya yang serentak di seluruh provinsi.
“Pilkada serentak ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang dilaksanakan per kabupaten/kota. Kami harap ini bisa menjadi momentum peningkatan partisipasi pemilih secara maksimal,” jelas Nur Salam.
Menurut dia, salah satu tantangan utama adalah menurunkan angka golput yang pada Pemilu 2024 lalu yang mencapai lebih dari 16 persen.
“Kami memiliki PR (pekerjaan rumah) besar, yakni memastikan 16 persen warga yang golput di Pemilu 2024 lalu bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024,” tegasnya.
Golput ini, kata Nur Salam, tidak terikat pada kelompok usia atau tingkat pendidikan tertentu. Ia mencontohkan bahwa partisipasi pemilih di kota besar seperti Surabaya justru kalah dibandingkan dengan daerah seperti Pacitan dan Trenggalek.
“Ini menunjukkan bahwa persoalan golput cukup kompleks, dan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan atau umur,” tambahnya.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, KPU telah menyiapkan berbagai strategi sosialisasi untuk memastikan masyarakat tidak golput pada Pilkada 2024. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggencarkan sosialisasi yang tidak monoton dan melibatkan berbagai metode kreatif.
“Sosialisasi kita tidak bisa monoton. Berbagai metode harus kita lakukan, termasuk melibatkan relawan dan mengadopsi gaya komunikasi yang lebih sesuai dengan generasi muda, seperti Gen Z, melalui media sosial,” kata Nur Salam.
Menurutnya, media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dengan cara yang menarik. Konten visual yang menarik dan mudah dipahami menjadi kunci untuk menjangkau pemilih muda.
“Jika tidak dilakukan dengan cara yang kreatif, sosialisasi ini tidak akan menarik bagi berbagai kalangan, terutama anak muda,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, KPU Jawa Timur juga secara rutin mengadakan sosialisasi di berbagai tempat. Termasuk menyasar langsung masyarakat pengguna jalan raya, untuk memastikan mereka paham mengenai tanggal pemilihan pada 27 November 2024.
“Hari ini, kami melakukan sosialisasi di jalan dengan tujuan agar masyarakat tahu bahwa pada 27 November nanti ada pemilihan, baik untuk gubernur maupun bupati/walikota,” tuturnya.
Lebih dari itu, KPU juga berharap kesadaran memilih yang rasional dapat meningkat. Sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara bijak dan berdasarkan pertimbangan yang matang. “Kesadaran pemilih itu kita targetkan pemilih rasionalnya meningkat,” tandasnya. (KN01)