Surabaya (KN) – Masih ada warga miskin di Surabaya. Itu fakta yang sangat disadari Walikota Tri Rismaharini sadar bahwa masih ada warga miskin di Surabaya. Dari Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS atau yang lebih dikenal dengan PPLS 2011, masih ada 82.837 rumah tangga yang rentan miskin di Surabaya. Meski angka ini turun signifikan yakni 27.280) dibanding pendataan pada tahun 2008 yang mencapai 110.117 rumah tangga miskin, namun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan berbagai program untuk ‘mengepung’ masalah ini agar segera tertanggulangi.
Pemerintah Kota Surabaya telah membuat skema penanggulangan kemiskinan yang merupakan upaya-upaya intervensi melalui berbagai program bagi warga miskin dan rentan miskin. Konsep kemiskinan dirumuskan dengan berbasis hak, dengan berbagai strategi utama penanggulangannya yang meliputi perluasan kesempatan, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial.
Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui fasilitas kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan PKL serta usaha formal lainnya. Program tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan keluarga miskin Kota Surabaya. Sasaran lainnya adalah koordinasi peningkatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tak kalah pentingnya karena bisa meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan meningkatkan perekonomian mereka.
KOMITMEN MENANGGULAGI KEMISKINAN
Komitmen yang besar dalam menanggulangi kemiskinan ditunjukkan dengan terus meningkatnya anggaran untuk program ini. Pada tahun 2009 dana penamnggulangan kemiskinan dari APBD Pemerintah Kota Surabaya Rp 450.659.003.021 dan pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp 599.782.321.777.
Anggaran ini disalurkan melalui sejumlah kegiatan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Di bidang kesehatan dilakukan melalui program Jamkesmas Non Kuota, pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu, pemberian makanan tambahan dan pendampingan balita gizi buruk, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia, KB gratis, bantuan peralatan bayi dan sunat masal.
Di bidang pendidikan anggaran digunakan untuk membiayai BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah), fasilitasi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), beasiswa bagi siswa bibit unggul, beasiswa sekolah pelayaran, beasiswa sekolah KLK, sekolah insklusi, sekolah terbuka, pendidikan lanjutan siswa bermasalah social dan pembuatan taman bacaan.
Di bidang ekonomi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dan pengangguran, pembangunan sentra PKL baru, urban farming, raskin, pengembangan kampung usaha, pembangunan sewa stand bagi UKM di mall, fasilitasi kewirausahaan UMKM, pembentukan lembaga pembinaan GAKIN (UPKM) / KUBE / dll.
Di bidang sosial penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan pondok sosial Liponsos Keputih, Liponsos Babat Jerawat, Liponsos Anak Wonorejo dan pelayanan kesejahteraan bagi PMKS. Sementara itu dibidang lingkungan dilakukan melalui penyediaan air bersih, penyediaan rumah susun dan rehabilitasi sosial daerah kumuh.
BIDANG PENDIDIKAN
Anggaran program pendidikan Kota Surabaya pada tahun 2012 mencapai 1,8 trilyun atau mencapai 30% dari total APBD Kota Surabaya. Selain membebaskan SPP bagi seluruh siswa SD/SMP/SMA/SMK, Pemerintah Kota Surabaya juga miliki perhatian besar terhadap pendidikan usia dini. Sebagaimana diketahui selama ini pendidikan usia dini sebagian besar tidak terjangkau bagi warga menengah ke bawah karena biayanya tinggi. Biaya masuk dan SPP sekolah-sekolah play group dan Taman Kanak-Kanak bahkan ada yang lebih tinggi dari biaya kuliah.
Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya membentuk PAUD-PAUD di hampir setiap kelurahan. Walaupun pada awal pendiriannya dikelola secara sederhana bahkan banyak yang gurunya tidak digaji, saat ini Pemerintah Kota Surabaya memberikan uang transport bagi 13.313 Bunda PAUD sebesar Rp 100.000 / bulan selama 12 bulan.
Terkait program wajib belajar sembilan tahun, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi seluruh siswa di sekolah negeri dan swasta sebesar Rp 29.000/siswa/bulan untuk siswa SD/MI dan Rp pemberian pendidikan dilakukan program pemberian BOPDA bagi seluruh tingkatan sekolah (SD/SMP/SMA/SMA sederajat). Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan uang transport bagi tenaga pendidik, memberikan seragam dan alat peraga untuk sekolah insklusi di Surabaya yaitu 41 SD, 5 SMP, 1 SMA dan 1SMK.
Untuk memfasilitasi masyakat yang ingin mengenyam pendidikan di luar jam formal sekolah, Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan 12 SMP Terbuka dan 1 SMA Terbuka. Selain itu juga disediakan 22 kelas layanan khusus bagi anak jalanan.
Untuk pendidikan menengah, selain mendapat BOPDA Rp 152.000/siswa/bulan siswa di 11 SMK di Surabaya juga mendapat makan siang gratis dan pemberian peralatan pendidikan antara lain mesin jahit, mesin press sepatu, tata boga, perlengkapan studio, gamelan, dll. Khusus untuk siswa dari keluarga miskin juga diberikan beasiswa untuk bersekolah di SMK Teknik PAL, Surabaya Hotel School dan Balain Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran.
BIDANG KESEHATAN
Alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Kota Surabaya meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp 225,3 miliyar pada 2009, Rp 246,7 milyar pada 2010 dan meningkat hampir dua kali lipat pada 2011 menjadi Rp 454,5 milyar dan Rp 595,2 milyar pada 2012 (belum termasuk belanja tindak langsung). Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membantu warga miskin melalui program Jamkesmas Non Kuota yang pada tahun 2012 mencapai Rp 122,6 milyar. Pelayanan jamkesmas non kuota di Surabaya diberikan kepada warga yang ber-KTP Surabaya berpenghasilan dalam satu rumah tangga tidak melebih Rp 2.989.600 atau warga yang menderita penyakit yang masuk katagori katastropis atau penderita penyakit jiwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terus menerus.
Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki pondok sosial Liponsos yang menampung para lansia terlantar dan gelandangan. Di sana mereka mendapatkan fasilitas makan, pemeriksaan kesehatan rutin, tenaga kebersihan dan keamanan dan tenaga psikiater.
Selain Liponsos Keputih yang menampung gelandangan, pengemis, penderita gangguan jiwa, kaum jompo, dsb., Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki tiga liponsos lain yaitu Liponsos Kalijudan yang menampung para penderita tuna grahita yang ditelantarkan keluarganya, Liponsos Wonorejo (Kampung Anak Negeri) yang menampung anak penyandang masalah sosial, dan Liponsos Babat Jerawat yang menampung eks penderita kusta. Di liponsos-liponsos tsb dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelayanan bagi mereka.
Di bidang sosial, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan rehabilitasi sosial daerah kumuh. Sasaran program ini adalah 400 keluarga miskin yang memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) atau Surat Keterangan Miskin (SKM) yang tersebar di 20 kelurahan di Kota Surabaya.
SEKTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sementara itu di bidang perumahan rakyat, untuk membantu warga kurang mampu, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan 8 rumah susun dengan luas lahan mencapai 193 ribu meter persegi untuk penyediaan tempat tinggal yang layak bagi penduduk berpenghasilan rendah di Kota Surabaya. Peningkatan derajat kesehatan dan kelayakan hidup bagi masyarakat miskin penting untuk mereka.
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga memberikan apresiasinya kepada warga Dupak Bangunsari yang mau merubah wilayahnya menjadi sehat jasmani. Dan yang paling penting, Risma mengatakan bahwa Dupak Bangunsari yang dikenal prostitusinya sekarang sudah tidak lagi.
“Saya sangat berterima kasih sekali kepada seluruh warga Dupak Bangunsari yang berkomitmen untuk menjadikan wilayahnya menjadi sehat. Komitmen tersebut dituangkan dalam deklarasi,” ujarnya.
Walikota berpesan di hadapan seluruh warga Dupak Bangunsari bahwa deklarasi yang telah diucapkan hendaknya mari kita jaga bersama. Pemkot akan terus mendampingi pasca deklarasi ini. Kawasan ini sekarang menjadi perumahan yang sehat jasmani.
“Saya akan terus pantau perkembangan setelah deklarasi. Pemkot akan bertanggung jawab pada permasalahan sosial dan ekonomi warga sekitar lokalisasi Dupak Bangunsari. Untuk keamanannya nanti menjadi tanggung jawab kepolisian,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga diberikan bantuan modal usaha kepada 164 wanita harapan sebesar Rp 3 per orang. Selain itu juga diberikannya modal kepada 51 mucikari masing-masing sebesar Rp 10. (red)