Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengalokasikan anggaran sektor kesehatan minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komitmen ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh akses dan layanan kesehatan berkualitas.
“Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas,” ungkap Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati.
Untuk APBN 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran kesehatan sebesar Rp218,5 triliun. Dana ini dialokasikan untuk berbagai program, termasuk Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Program ini menjadi ujung tombak pemerataan akses layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan edukasi gizi, terutama bagi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan. Kegiatan Posyandu sendiri mencakup layanan rutin bulanan untuk balita, remaja, usia subur, dan lansia yang diselenggarakan oleh puskesmas.
“Program baik ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2026 karena fasilitas layanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara,” tegas Sri Mulyani.
Hingga semester I-2025, pemerintah telah merealisasikan belanja anggaran kesehatan senilai Rp78,6 triliun atau 36 persen dari total alokasi APBN. Penyaluran dana ini terbagi melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp52,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp26,5 triliun.
Beberapa penggunaan anggaran kesehatan yang signifikan meliputi revitalisasi rumah sakit senilai Rp1,9 triliun, dengan fokus pada peningkatan kelas RS D/D Pratama menjadi RS Kelas C. Prioritas diberikan pada penguatan sarana dan prasarana untuk layanan jantung, stroke, dan urologi. Selain itu, anggaran juga disalurkan untuk program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun, pengadaan vaksin dan imunisasi Rp1,1 triliun, serta program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebesar Rp140,1 miliar. ( wa/ar)