Tulungagung, mediakorannusantara.com-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tanggung, Tulungagung, kini berada dalam tahap akhir penantian evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Setelah menyelesaikan berbagai pembenahan fasilitas pasca-insiden keracunan massal yang terjadi empat bulan lalu, operasional unit ini masih tertahan hingga hasil penilaian Tim Pemantauan dan Pengawasan (Tawas) keluar secara resmi. Langkah kehati-hatian ini diambil guna memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pencabutan status penangguhan sangat bergantung pada hasil analisis mendalam mengenai penyebab utama keracunan. Tim sedang membedah apakah kendala muncul dari bahan baku yang merupakan ranah BGN, atau justru berasal dari kegagalan fasilitas pendukung yang dikelola langsung oleh SPPG, seperti kualitas air, sistem pembuangan limbah (IPAL), hingga prosedur pengemasan makanan. Hasil evaluasi ini nantinya juga akan menentukan apakah pihak pengelola berhak mendapatkan kompensasi selama masa vakum atau justru harus menanggung beban pembenahan secara mandiri jika terbukti melanggar standar sanitasi.
Meskipun SPPG Tanggung saat ini telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), operasional distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap belum bisa dimulai tanpa izin pusat. Koordinator BGN Kabupaten Tulungagung, Sebrina Mahardika, mengapresiasi iktikad baik pengelola yang telah melakukan renovasi fisik, termasuk melapisi lantai dapur dengan epoksi untuk memenuhi standar higienitas yang ketat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang sempat menimpa puluhan siswa di SMPN 1 Boyolangu pada Oktober 2025 silam.
Saat ini, seluruh pihak terkait di Tulungagung hanya tinggal menunggu instruksi resmi dari pimpinan pusat BGN. Keputusan akhir dari Tim Tawas akan menjadi penentu mutlak bagi SPPG Tanggung untuk kembali melayani masyarakat. Badan Gizi Nasional menekankan bahwa keamanan konsumsi para siswa adalah prioritas tertinggi yang tidak dapat dikompromikan, sehingga verifikasi akhir harus dilakukan dengan sangat mendetail sebelum layanan benar-benar diaktifkan kembali.