Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapannya menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Bahkan, pengurus sudah memberangkatkan tim ke DPP untuk melengkapi semua syarat pendaftaran partai politik yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tim kita sudah berangkat ke DPP, sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta KPU. Bahkan kita menambah Tim IT untuk mengupload semua data yang dari Jawa Timur,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, M. Sarmuji di Surabaya, Sabtu (30/7/2022).
Bahkan untuk mendukung proses pendaftaran, Sarmuji menyatakan, DPD Partai Golkar Jatim secara khusus menerjunkan 10 orang Tim IT. Tugas mereka adalah membackup pendaftaran partai politik yang dikoordinasikan oleh DPP Partai Golkar.
“Secara umum, Insyaallah Golkar Jawa Timur sudah jauh lebih siap, dibandingkan dengan Pemilu yang lalu. Karena kita minta ke semua DPD kabupaten/kota, sejak awal menyiapkan semua kelengkapan yang dipersyaratkan KPU,” jelas Sarmuji.
Misalnya, Sarmuji mencontohkan, SK kecamatan sudah dimintanya jauh hari sebelum pendaftaran partai politik. Bahkan pula, sebagian infrastruktur DPD kabupaten/kota sudah dilakukan audit.
“Audit artinya, kita datangkan semua pengurus sampai di tingkat desa untuk kita cocokkan dengan data yang dikirim kabupaten/kota,” sebut dia.
Hasil dari audit tersebut, kata Sarmuji, mayoritas sudah selesai soal urusan administrasinya. Namun diakuinya, sebagian memang masih ada yang belum rampung kelengkapan administrasinya
“Ada yang meninggal belum diganti. Tapi tidak termasuk yang kita audit. Semua yang kita audit, kelihatannya untuk kelengkapan sudah memenuhi syarat, tinggal teknis uploadnya,” ucapnya.
Sarmuji menegaskan, DPD Partai Golkar Jatim tidak mengalami kesulitan yang krusial dalam proses pendaftaran partai politik. Meski begitu, sejumlah kendala kecil, seperti belum adanya pergantian pengurus DPD kabupaten/kota karena meninggal masih dialaminya.
“Kesulitan pasti ada. Tapi yang besar tidak. Misal meninggal belum diganti. Atau ada misalkan sekretaris PK jadi kepala desa harus diganti. Ada yang kemudian diterima jadi PNS. Tapi kesulitan krusial sekali, tidak ada,” tegas dia.
Secara umum, ia menyebutkan, bagi partai yang sudah lolos ke parlemen, justru lebih sederhana syarat pendaftarannya. Itu berbanding terbalik dengan partai yang belum lolos parlemen. “Kita sudah tidak dilakukan verifikasi faktual, hanya verifikasi administratif,” tambahnya.
Walaupun hanya administratif, diakui Sarmuji, hal tersebut tentu membutuhkan kecermatan dan energi yang besar. Sebab, sejumlah syarat administrasi pendaftaran partai politik itu harus diupload ke Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik (SIPOL)
“Sekian banyak harus diupload, diunggah di SIPOL. Tentu membutuhkan energi dan kecermatan yang sangat tinggi. Misal upload NIK dengan angka berderet panjang dan datanya ribuan, bahkan puluhan ribu. Tentu kompleksitasnya tinggi,” ungkap Sarmuji.
Ketika ditanya soal jumlah keanggotaan Partai Golkar di Jatim, Sarmuji memastikan, rerata DPD kabupaten/kota di Jawa Timur di atas 1000 orang. Bahkan, ada daerah yang jumlah anggotanya mendekati 10 ribu. Jumlah tersebut, tentunya telah melebihi syarat keanggotaan yang merupakan batas minimal pendaftaran partai politik.
“Semuanya baik kabupaten maupun kota, lebih dari 1000. Batas minimal sebenarnya 1000 atau seperseribu. Untuk daerah kota yang penduduknya hanya 150 ribu misalnya, kalau seperseribu itu hanya 150 orang saja. Tetapi kota yang berpenduduk sedikit pun keanggotaan kita yang terdaftar di atas 1000,” tutupnya. (KN01)