Surabaya (KN) – Negara harus memiliki keberpihakan yang serius pada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tugas negara untuk menginventarisir dan mencarikan perlindungan politik dan hukum bagi rakyat kecil seperti pelaku koperasi dan UMKM.Sebenarnya telah dirumuskan melalui reformasi struktural dalam pembiayaan. Reformasi struktural, dalam pembiayaan itu pemihakan terhadap koperasi dan UMKM dengan memberikan suku bunga yang rendah dan pajak yang rendah pada koperasi dan UMKM.
“Jika ingin membenahi ekonomi dalam negeri dengan baik, negara harus memerlukan pemihakan yang serius. Ini sebetulnya tidak sekedar acara antara koperasi umkm dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koperasi dan UKM, tetapi memberikan masukan solusi terhadap krisis global yang terjadi saat ini. Indonesia dan Jatim memerlukan pemihakan yang serius. Keberpihakan terhadap koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan suku bunga yang rendah, serta pajak yang rendah. Kalau bisa diberikan privillage pemutihan pada koperasi dan UMKM,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Penyerahan Dana Bergulir Melalui Loan Agreement sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur, di Kantor Pusat Bank Jatim Jl Basuki Rahmat Surabaya, Sabtu (10/9/2016) pagi.
Ia mengatakan, keadaan ekonomi global saat ini yang lambat dan cenderung stagnan menyebabkan kondisi fiskal dan moneter kurang baik. Gempuran terjadi di negara-negara industri yang sebagian hidupnya berada pada ekspor yang sangat ditentukan pada surplus neraca berjalan. Kekuatan ekonomi nasional inilah yang menentukan stabilitas di dalam ekonomi. Sebagai pengalaman pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi, tetapi koperasi dan UMKM telah menjadi penyangga ekonomi dan tahan terhadap resesi.
“Empirik seperti ini menjadi pembelajaran kita bahwa penguatan ekonomi nasional sebagai solusi basis di dalam penyelesaiaan ekonomi dalam krisis. Koperasi dan UMKM inilah yang mampu menjadi penyangga ekonomi nasional dan anti resesi. Bisa dikatakan bahwa koperasi dan UMKM ini sebagai tulang punggung ekonomi yang anti resesi,” kata Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.
Lebih lanjut disampaiakannya, Pemprov Jatim mendorong adanya sistem perbankan yang dapat mendukung terwujudnya suku bunga murah dan mendukung perluasan pembiayaan yang dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global. Model pembiayaan ini salah satunya melalui loan agreement.
Dijelaskannya, dari skema pembiayaan yang murah itu dibentuklah Bank UMKM Jatim dan Bank Tani. Bank Jatim sebagai bank umum di Pemprov Jatim diberikan pinjaman oleh pemerintah untuk lending credit murah kepada masyarakat. Skema pembiayaan kredit murah kepada rakyat kecil dilakukan dengan model loan agreement melalui perbankan. Bank Jatim sebagai APEX Bank di Jatim memberikan kredit linkage program dengan bunga ringan. Mengubah dari konsep grand menjadi loan agreement untuk pembiayaan ekonomi sektor produktif seperti koperasi dan UMKM.
“Ini menjadi lebih produktif dorongan bukan pada kebutuhan-kebutuhan konsumsi jangka pendek. Dengan loan agreement ini, sektor UMKM tumbuh dengan subur dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Jatim. Berdasarkan data BPS Jatim tahun 2015, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 54,98% dari total PDRB Jatim Rp. 1.689 triliun. Selain itu, Koperasi dan UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 92 persen,” jelasnya.
Menurutnya, yang terpenting dalam hal ini sektor koperasi dan UMKM mampu menyerap sebanyak 92 persen tenaga kerja. “Inilah yang disukai konsumen di dalam negeri, menggunakan produk dalam negeri yang packaging dan kualitasnya dibenahi. Tinggal solusinya di Jatim, kalau industrinya sudah dibenahi maka skema pembiayaan yang murah,” jelasnya.
Langkah ini, lanjut Gubernur Soekarwo, merupakan pengejawantahan konsep Nawacita pada poin 3, 6, dan 7 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatakan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik. (wan)