Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak telah menyebar ke sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur. Akibatnya, sejumlah peternak mengalami kerugian lantaran banyak di antara hewan ternak mereka yang mati terjangkit PMK.
Oleh sebabnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur, Sarmuji mendorong kepada Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jatim untuk memberikan afirmasi terhadap para peternak. Itu diharapkan supaya peternak yang hewan ternaknya terjangkit PMK bisa mendapatkan kompensasi.
“Saya sendiri sudah pernah menyuarakan di tingkat pusat. Mungkin di provinsi atau teman-teman yang lain juga pernah menyuarakan tentang perlunya memberikan kompensasi terhadap peternak yang sapinya terjangkit (PMK),” kata Sarmuji di DPD Partai Golkar Jatim Jl A Yani Surabaya, Minggu (10/7/2022).
Begitu juga sebaliknya, Sarmuji juga berharap kepada pemerintah khususnya Pemprov Jatim, agar segera memberikan vaksinasi bagi peternak yang sapinya belum terjangkit PMK.
“Kalau sapinya belum terjangkit, kita berharap betul pemerintah provinsi maupun pusat bisa memberikan vaksinasi supaya sapinya terhindar dari PMK,” harap dia.
Sarmuji berpendapat, bahwa sudah semestinya pemerintah pusat khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), segera mengambil langkah cepat untuk mencegah meluasnya wabah PMK. Demikian juga dengan Pemprov Jatim, juga tak harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat.
“Pemerintah provinsi tidak harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat segera membentuk Satgas Penanganan PMK. Karena semakin cepat ini bisa tertangani, maka jumlah korban sapi akan semakin bisa diatasi,” sebutnya.
Di lain hal, dia juga mengungkapkan bahwa sekarang ini pedagang maupun para peternak merasa was-was terhadap PMK. Terlebih lagi, harga sapi yang seharusnya pada momen Idul Adha ini naik, namun di daerah-daerah justru menurun.
“Karena masyarakat mengalami kepanikan ingin cepat-cepat menjual sebelum kena PMK,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut.
Sarmuji menambahkan, bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait dengan langkah percepatan penanganan PMK. Dia berharap, Fraksi Golkar DPRD Jatim bisa berkolaborasi dengan fraksi lain untuk mencari solusi bersama terkait penanganan PMK.
“Kita berharap juga teman-teman di Fraksi Golkar dan fraksi lain bisa berkolaborasi untuk memberikan solusi, mengusulkan langkah yang cepat kepada pemerintah provinsi,” tandasnya. (KN01)