Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah dan sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Agama Nomor 07 Tahun 2021 Tanggal 6 Mei 2021, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Sholat Idul Fitri 1442 Hijriyah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (9/5/2021) malam.
Rakor yang dipimpin Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tersebut juga diikuti secara luring Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Ahmad Zayadi, Ketua PW Muhammadiyah Jatim M. Saad Ibrahim, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar, Ketua LDII Jatim M. Amrozi Konawi, dan Sekretaris MUI Jatim Hasan Ubaidillah.
Rakor yang juga diikuti secara daring seluruh Walikota/Bupati, jajaran Dandim, serta Kapolres se Jatim itu menetapkan keputusan bahwa pelaksanaan Sholat Ied 1442 Hijriyah dengan melihat Zona Covid-19 di setiap daerah. Gubernur Khofifah pun memutuskan, bahwa penyelenggaraannya akan menggunakan pemetaan zonasi berbasis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dan bukan zonasi Kabupaten/Kota. Keputusan tersebut akan ditunjang dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jatim yang akan diterbitkan, Senin (10/5/2021).
“Kalau menggunakan skala mikro, Kepala Desa, Lurah, dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas lebih mudah melakukan pemetaan. Ini menjadi penting, utamanya kemungkinan shaf rapat dapat dihindari karena jamaah akan dipecah,” jelas Khofifah.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, dipilihnya format Sholat Idul Fitri berbasis PPKM Mikro dikarenakan lebih fokus merujuk untuk bisa memonitor pendisiplinan kepada sub basis di tingkat RW dan desa. Sehingga, langkah tersebut dapat mengatur para warga agar bisa mengatur ibadah dengan baik.
Dalam koordinasi tersebut, Gubernur Khofifah menambahkan, khutbah yang dilakukan hanya 7 hingga 10 menit serta surah yang dibacakan berjalan pendek. Untuk kegiatan takbiran, hanya dilakukan di masjid dengan jumlah 10 % jamaah dari total kapasitas. Sementara takbir di jalan raya tidak akan diperkenankan.
“Artinya bahwa rasa untuk bisa melaksanakan Sholat Id bisa terpenuhi, namun protokol kesehatan bisa terjaga. Dan kalau ada panitia yang dibentuk, senantiasa bisa mengingatkan untuk tidak bersalaman,” jelas Khofifah.
Dirinya juga mengimbau, agar mulai dari lini terbawah untuk menyiapkan masker. Termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan bagi para jamaah sebelum memasuki masjid. “Kita akan menggunakan zonasi mikro. Tetap agar tidak terjadi kerumunan dan interaksi di lini bawah,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengatakan, dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri, protocol kesehatan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Termasuk diimbangi dengan dibentuknya kepanitiaan tingkat mikro.
“Kalau ada panitia senantiasa bisa mengingatkan untuk tidak bersalaman. Kita harus melihat ini menjadi satu kesatuan, tapi sesudah dan sebelum Sholat Id juga harus dipikirkan karena ini berantai, mulai dari takbiran, Sholat Id, unjung-unjung (berkunjung) dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kepala daerah dapat melakukan pemetaan zonasi PPKM Mikro di masing-masing daerah dengan memecah konsentrasi, sering dengan pengendalian Covid-19 di Jatim,” jelas Khofifah.
“Jangan ada kesan sholat dibatasi,” imbuhnya.
Adanya antisipasi ini, sebut Khofifah, berkaca dari peningkatan jumlah kasus Covid-19 pasca Idul Fitri tahun sebelumnya. Dimana kesempatan itu terjadi peningkatan sebesar 150 % dari jumlah sebelumnya.
“Saat libur Idul Fitri tahun lalu, kasus sebelumnya 200 perhari jadi 400 sampai 500 perhari. Ada juga kenaikan kasus pasca liburan Agustusan yang dari 400 kasus perhari jadi 650 perhari. Mohon ini dilihat dari satu kesatuan. Saya mohon unjung-unjung (berkunjung) antar tetangga tidak dilakukan, karena ini menjadi kesatuan proses penyebaran berdampak signifikan, justru karena mobilitas masyarakat,” jelas Khofifah.
Selain itu, Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga mengatakan, puncak kenaikan kasus di Jatim pada libur panjang nasional tahun lalu pun meningkat sebesar 66 %. Sementara untuk peningkatan kasus signifikan pada libur akhir 2020 yang lalu, dimana sebelumnya melandai dari 400 kasus perhari melonjak 800-1.000 perhari.
“Ada kenaikan 225 persen. Artinya mobilitas masyarakat tidak diikuti Prokes yg menjadi pemicu peningkatan kasus,” kata Khofifah.
Khusus untuk para Imam, Muadzin, dan Marbot harus sudah dilakukan vaksinasi. Selain itu, jamaah juga diimbau untuk berwudhu di rumah, membawa sajadah sendiri dan memastikan membawa kantong kresek untuk menaruh alas kaki.
“Alas kaki wajib dimasukkan kantong, dibawa masuk ke dalam masjid, untuk menghindari kerumunan. Nantinya alas kaki wajib ditaruh di samping shaf sholat,” imbuh Khofifah.
Lebih lanjut, Ketua Umum Muslimat NU ini juga menjelaskan, sebelum memasuki wilayah masjid, jamaah diwajibkan menggunakan masker. Disamping itu juga menyiapkan uang tunai atau cashless untuk Infaq.
“Sebelum memasuki masjid jamaah juga akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, masuk bilik sterilisasi dan mencuci tangan. Nantinya setiap masjid juga akan diwajibkan untuk jaga jarak sesuai dengan tanda shaf jamaah,” jelas Khofifah.
Adapun pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri, hanya diberikan durasi selama 30 menit saja. Ketetapan itu dilakukan untuk mempersingkat waktu melalui bacaan surat pendek dan durasi khutbah maksimal 7-10 menit saja.
Sementara untuk menghindari terjadinya kerumunan, Khofifah juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera pulang secara bertahap setelah Sholat Idul Fitri. “Prinsipnya menghindari kerumunan dengan penerapan protokol kesehatan,” jelasnya. (KN01)
Foto : Gubernur Khofifah mrnggrlar rakor secara daring seluruh Walikota/Bupati, jajaran Dandim, serta Kapolres se Jatim, Minggu (9/5/2021).