KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Soal OTT ASN Pemprov dan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Gubernur Sekarwo Tunggu Pernyataan Resmi KPK

Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menunggu pernyataan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tangkap tangan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim dan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. “Saya telah menyiapkan surat penunjukkan Plt kepala dinas dan sudah saya tandatangani. Ini dimasukkan agar organisasi tetap jalan,” ujarnya menjawab pertanyaan media, di Kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (6/6/2017). Tanggal surat akan disesuaikan dengan press release KPK.Menurut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo, law enforcement KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) ini merupakan fakta hukum, sebuah proses yang menunjukkan clean governance di Jawa Timur semakin baik.

Dijelaskan, status laporan keuangan Pemprov Jatim yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan administrasi keuangan di Pemprov sudah baik. Memberi uang tidak termasuk dalam ranah administrasi yang baik, tapi disebut “freud”. Freud adalah berbuat salah atau perilaku. Perilaku adalah proses, yang tidak bisa dikontrol oleh adminstrasi.

Ditambahkan, ia sendiri belum tahu persis apa yang terjadi terkait OTT tersebut. “Dari press release KPK baru akan kita ketahui motif dan modus operandinya,” ujarnya.

Terkait dengan cara bekerja, Pakde Karwo menjelaskan sering mengimbau pada hampir setiap kegiatan jangan sampai organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan sendiri-sendiri, serta tidak melakukan koordinasi di luar kedinasan dengan lembaga-lembaga lain termauk legislatif, atau agar bekerja sesuai aturan perundangan.

Sistem perencanaan e-budgeting saat ini, lanjutnya, sudah tidak lagi memungkinkan lobi-lobi dengan DPRD lagi. Atas kejadian ini, tambah Pakde Karwo, pihaknya tidak hanya akan membuat edaran kepada para kepala OPD, tetapi juga akan merapatkannya. Tujuannya, mengingatkan kembali agar ASN selalu bekerja sesuai aturan.

Mengenai sanksi terhadap aparat ASN, ditegaskannya, diputuskan setelah keputusan pengadilan in chrat. Mengomentari dua kepala dinas yang diberitakan ditangkap KPK, dinilainya selama ini merupakan orang-orang yang baik. “Telah dilakukan assestment oleh panitia khusus, serta dialog pak Sekda dengan dua kadis yang dilantik pada Januari lalu,” ujarnya. (wan)

Related posts

Polres Gowa Didemo Ratusan Pengikut Tarekat Khalwatiyah

redaksi

Ditengarai Ada Penyimpangan, Dewan Minta Pemkot Data Ulang Penghuni Rusunawa

kornus

Kominfo bersama KPU dan Bawaslu Akan Rilis Laporan Hoaks Pemilu

Respati