Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Sejak tahun 2006, Indonesia telah menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar nomor satu di dunia. Selain sebagai bahan baku biodiesel, minyak sawit juga digunakan untuk pembuatan minyak goreng.
Oleh karenanya, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi berpendapat, bahwa sebetulnya Indonesia khususnya di Jawa Timur ini tidak sedang mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini bisa dilihat dari banyaknya bahan baku kelapa sawit yang ada di Indonesia.
“Kita punya kelapa sawit, kita punya kelapa yang banyak. Kalau terus kemudian minyak goreng langka, rasanya kan bahan bakunya juga berlebih,” kata Kusnadi di Gedung DPRD Jatim, Jumat (4/3/2022) malam.
Apalagi, lanjut Kusnadi, sekarang ini kelapa sawit bukan hanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Tetapi sudah dijadikan bahan bakar seperti biodiesel. “Biodiesel bahan bakunya kan juga dari CPO (minyak sawit mentah). Jadi bukan kita mengalami kelangkaan,” jelas dia.
Maka dari itu, Politisi PDI Perjuangan ini menilai, kelangkaan minyak goreng itu terjadi karena adanya hukum ekonomi perdagangan. Artinya, ada permainan supply and demand dalam hal penjualan minyak goreng.
“Untuk meningkatkan harga suatu produk, maka kemudian dibuatlah perilaku-perilaku pasar bebas ini,” ujarnya.
Karena itu, Kusnadi kembali mendorong pemerintah agar lebih intens mengambil upaya cepat untuk memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok, seperti minyak goreng. Terlebih, sebentar lagi akan memasuki Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri.
“Disinilah kemudian peran pemerintah harus lebih kuat lagi melakukan operasi pasar, melakukan penataan pasar yang baik. Sehingga tidak terjadi kelangkaan-kelangkaan bahan pangan, terutama menjelang Idul Fitri nanti,” tegasnya.
Dia meyakini, bahwa yang terjadi di lapangan bukan masalah persoalan kelangkaan bahan pangan. Tetapi, karena memang dikatakannya, ada permainan supply and demand. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menambah tingkat margin keuntungan bagi pelaku-pelaku bisnis.
“Jadi kan untuk menambah margin keuntungan bagi dia, produk yang dikuasai ditahan dulu suplainya ke pasar agar kemudian meningkatkan harga tawar. Begitu harga tawar sudah sampai yang diharapkan, maka kemudian dia lepas,” terang Kusnadi.
Oleh sebab itu, kata Kusnadi, supaya hal tersebut tidak terus menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pemerintah harus turun tangan melakukan penataan supply and demand. Karena, bahan baku minyak goreng sendiri juga tersedia banyak di Indonesia.
“Sehingga kalau dikatakan (minyak goreng) langka itu lucu pol, kekurangan bahan baku. Tapi karena perilaku ekonomi kita yang menyebabkan (kelangkaan) itu,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kusnadi juga mendorong Tim Satgas Pangan agar aktif melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan. Namun, itu juga bukan berarti pemerintah harus membentuk kelembagaan baru dalam mengatasi persoalan kelangkaan pangan tersebut.
“Satgas Pangan harus aktif. Tapi, bukan berarti kita membentuk kelembagaan pangan baru. Bukan itu solusinya,” pungkasnya. (KN01)