Garut, mediakorannusantara.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengumumkan pembenahan menyeluruh pada sistem Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang dikelola Badan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan (BPTWP). Langkah ini diambil menyusul polemik terkait tingginya cicilan KPR yang memberatkan prajurit.
“Kita perlu evaluasi dan terus benahi agar lebih baik,” kata Maruli di Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat, Selasa (12/8).
Sebelumnya, beredar kabar bahwa ribuan prajurit TNI AD harus membayar cicilan KPR sebesar Rp2,5 juta per bulan, sementara rumah yang dijanjikan belum rampung. Hal ini membuat banyak prajurit tidak dapat menikmati gaji utuh. Program ini dilaporkan dimulai sejak tahun 2023 di era KSAD sebelumnya, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
Maruli menyebut, TNI AD telah mendata 4.000 prajurit yang terdampak masalah ini. Untuk meringankan beban mereka, TNI AD membuat skema pembayaran baru. Tabungan prajurit akan diubah menjadi uang muka, dan bunga cicilan ditetapkan hanya 5 persen.
Dengan skema baru ini, cicilan bulanan jauh lebih ringan. “Maksimal nanti dia hanya membayar Rp1,2 juta untuk rumah seharga Rp180 juta dan Rp1 juta untuk rumah subsidi seharga Rp168 juta,” terang Maruli.
Mengenai dugaan adanya prajurit yang gajinya hanya tersisa Rp150.000, Maruli menyatakan hal itu sedang ditelusuri. “Tidak mungkin per bulannya itu kalau diambil cicilan 15 tahun harus membayar lebih dari Rp2,5 juta, itu sudah maksimal. Jadi, mungkin dia punya utang lain. Inilah yang sedang kita telusuri,” jelasnya.
Maruli menegaskan, komitmen TNI AD adalah terus melakukan perbaikan sistem untuk menjamin kesejahteraan prajurit.( wa/ar)