Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Mantan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, Simon Lekatompessy kembali ke gelanggang politik dengan menjadi calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Jatim yang berangkat dari partai Nasdem. Caleg dari Dapil I Surabaya itu mendorong tiga program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja.“Tidak adil kalau sekolah-sekolah kawasan atau favorit hanya bisa dinikmati oleh anak-anak orang kaya saja atau anak yang pintar. Sedangkan anak-anak tukang becak atau anak tidak kurang mampu tidak bisa menikmati sekolah yang berfasilitas lengkap itu” kata Simon, Caleg DPRD Jatim Partai Nasdem yang mendapat nomor urut 7 itu.
Bahkan menurutnya, sekolah kawasan di Surabaya hanya memberi kuota 5 persen untuk anak yang berdomisili di sekitar sekolah. Sisanya adalah anak orang kaya dan pintar.
Karenanya dia mendukung kebijakan pemerintah yang memberlakukan sistem Zonasi dengan mengutamakan siswa yang berdomisili di sekitar sekolah. “Saya juga meminta ke Gubernur agar melakukan pemerataan terhadap ketersediaan guru dan fasilitas sekolah. Jangan hanya sekolah favorit atau sekolah ditengah kota yang mendapatkan kelengkapan fasilitas” ujarnya.
Selain itu, Simon juga meminta agar Gubernur Khofifah segera merealisasikan pendidikan gratis untuk SMA/SMK yang sekarang pengelolaannya sudah diserahkan ke pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota.
Selain pendidikan, Simon juga menyoroti soal layanan kesehatan oleh BPJS kesehatan yang dianggap menyulitkan masyarakat, menyusul kebijakan rumah sakit rujukan yang berjenjang. “Orang sakit kok di rujuk ke rumah sakit tipe D dulu, kemudian C dan B dan A. Kalau sakitnya berat bagaimana. Yang tahu kan puskesmas” tegas mantan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini.
Masyarakat idealnya juga bisa memilih rumah sakit mana yang dekat dengan tempat tinggalnya. Bukannya dengan rujukan berjenjang. “Apalagi ketika sudah sampai di rumah sakit rujukan, kadang hanya dirawat 3-4 hari sudah disuruh pulang karena dianggap sudah sembuh. Kalau pasien sakit lagi harus memulai dari awal ke puskesmas lagi sebagai pasien baru. Padahal yang punya rekam medis kan rumah sakit” tambahnya.
Simon mendorong Pemprov Jatim agar memperluas jaringan Rumah Sakit agar bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Dan meminta agar rumah sakit semakin banyak menyediakan ruang pelayanan kesehatan klas 3. “Agar semakin banyak rumah sakit yang bisa dijangkau masyarakat” tegasnya.
Simon juga menyinggung soal lapangan kerja. Menurutnya banyak siswa lulusan SMK yang belum siap bekerja. “Saya punya usaha advertising, tidak sedikit lulusan SMK yang melamar pekerjaan saya kasih job, tapi mereka tidak bisa mengerjakan” ujarnya.
Pemerintah propinsi seharusnya bisa mengoptimalkan balai latihan kerja dan bekerjasama dengan asosiasi stake holder penyedia lapangan kerja, misalnya perhotelan.”Mereka bisa melatih para lulusan SMK ini agar lebih terspesialisasi keahliannya. Dengan begitu mereka akan mendapatkan bidang kerja yang layak dan upah yang layak pula atau bisa melebihi upah layak” jelas Simon.
Keberadaan UMKM dan UKM juga menjadi perhatian Simon. Sektor ini dinilai potensial karena bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Mereka ini merupakan kelompok usaha mandiri. Sekarang tinggal bagaimana peran pemerintah.
“Pemerintah provinsi harus bisa berperan dengan mempermudah ijin, seperti sertifikasi halal dan ijin paten, untuk memudahkan mereka mencari pasar” terang
Simon. Sebab selama ini kesulitan utama para pelaku UKM adalah pemasaran, karena tidak ditunjang oleh keberadaan ijin itu.
“Daripada buat seminar dengan banyak biaya, sebaiknya untuk membantu perijinan mereka” pungkas Simon. (KN01)