Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada bupati/walikota dalam menggunakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) harus bisa tersampaikan kepada penerima manfaat. Ia meminta seluruh pihak tak hanya melakukan ‘sent’ program tapi juga memastikan program ‘delivered’ pada masyarakat. Seperti beberapa kali disampaikan oleh Presiden.Pesan itu disampaikan Gubernur Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2020 di Convex Grand City Surabaya, Jumat (22/11/2019
“Pastikan DIPA maupun dana desa sampai pada penerima manfaat. Tidak hanya terkirim, tetapi sampai kepada penerima manfaat. Diumpamakan jika kita mengirim pesan WA (whatsapp) bukan hanya ‘sent’ saja tapi harus ‘delivered’ pada penerima sebagaimana pesan pak Presiden,” ujar Khofifah.
Dikatakannya, penyerahan DIPA kepada bupati/walikota ini juga disertai transfer alokasi dana yang harus sampai ke desa, total DAK dan alokasi dana transfer daerah dan desa se Jatim jumlahnya mencapai Rp. 79,31 triliun.
Penyerahan DIPA ini diberikan guna menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045.
Ada lima program prioritas Presiden Jokowi yang ditekankan dalam lima tahun ke depan. Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
“Pada posisi ini, tentu kita berharap sesuai juga pesan Bapak Presiden. Segerakan proses penyiapan semuanya termasuk yang harus lelang. Silakan segera dilakukan lelang. Jangan diakhir-akhir tahun anggaran kemudian masih ada anggaran yang belum teserap karena proses lelangnya yang belum selesai,” papar orang nomor satu di Jatim sambil menjelaskan penyerahan DIPA ini melanjutkan penyerahan DIPA yang dilakukan di pusat pada tanggal 14 November yang lalu.
Karena itu, jelas Mantan Mensos di era Presiden Jokowi, rakor ini merupakan sarana dalam membangun sinergitas sekaligus bisa membreakdown program prioritas nasional yang disampikan Presiden RI Jokowi dalam Rakornas di Sentul Bogor, Rabu (13/11/2019) lalu. Masing-masing daerah diharapkan ada tindak lanjut dari rakornas tersebut.
“Ini penting untuk memberseiringkan antara seluruh program nasional dengan program yang dimiliki provinsi, maupun kabupaten/kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Agar seluruh program nyambung dari pemerintah pusat sampai desa,” pungkasnya.
Jatim Siap Wujudkan Indonesia Maju 2045
Lebih lanjut disampaikannya, Jatim siap mewujudkan Indonesia Maju 2045. Karena itu Jatim ingin menjadi kontributor yang mendahului provinsi lain dalam penyelenggaraan Rakor tingkat provinsi Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju. Dengan demikian bisa terintegrasi dalam memahami lima program prioritas nasional menuju Indonesia Maju 2045.
“Jatim siap untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Pertama dari pembangunan infrastruktur. Kedua dari pembangunan sumber daya manusia. Kemudian ketiga ada perampingan dari regulasi. Sebelum Kabinet Indonesia Maju dilantik, kami sudah mengkoordinasikan dengan seluruh OPD di Pemprov Jatim. Kalau memang ada Perda-perda yang kemungkinan bisa menghambat investasi, maka kita akan kordinasikan dengan DPRD. Kita dilakukan koreksi bersama. Kemudian transformasi ekonomi , kita juga berharap bahwa ada proses yang diseiringkan dengan reformasi birokrasi,” paparnya.
Dijelaskan Gubernur Khofifah, jika pada Rakornas mengundang tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Maka rakor di provinsi ini dirinya mengundang kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan, juga perwakilan dari Kelurahan dan desa. Selain itu juga dilengkapi lagi ormas-ormas keagamaan, perguruan tinggi, Apindo, perwakilan BUMN dan BUMD.
Guna mendukung program prioritas nasional, dirinya menyampaikan bahwa Pemprov Jatim memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jamban berbasis rumah tangga (jambanisasi), penyaluran listrik (elektrifikasi). Targetnya pada tahun 2021 seluruh wilayah Jatim teraliri listrik karena masih ada sebanyak 235 ribu rumah tangga di Jatim yang masih belum teraliri listrik.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengapresiasi Jatim sebagai provinsi pertama yang menindaklanjuti kegiatan Rakornas Indonesia Maju. Artinya Jatim memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung Indonesia Maju.
“Pak Menteri menyampaikan pesan kepada seluruh pemangku kepentingan di Jatim untuk memperhatikan betul pesan Bapak Presiden tentang pentingnya komunikasi. Betapa pentingnya kita membangun kebersamaan,” jelasnya.
Sementara itu, Kakanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Jatim Deddy Sopandi mengatakan, peran APBN mempunyai peran penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia tahun 2045. DIPA dan TKDD Provinsi Jatim mencapai Rp 79,3 triliun.
“Provinsi Jawa Timur mempunyai urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat hal tersebut dapat dilihat bahwa Jatim memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia,” katanya.
Kegiatan rakor ini bertujuan untuk penyamaan persepsi dan menguatkan sinergi antar jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi hingga kecamatan, serta unsur lainnya terkait lima prioritas pembangunan nasional untuk menuju Indonesia Maju.
Selain menyerahkan DIPA, Gubernur Khofifah juga menyerahkan penghargaan tentang indikator kinerja pelaksanaan anggaran, laporan keuangan, dan kredit usaha rakyat.
Selanjutnya Gubernur Khofifah melakukan penandatanganan Komitmen atau MoU Pencananganan Gerakan Jawa Timur Menabung. Dengan satu siswa satu akun atau One Student One Account. (KN01)