Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memprioritaskan sejumlah program dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024.
Sejumlah program prioritas itu di antaranya terkait dengan pengurangan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting serta pemberdayaan masyarakat.
Papat Paripurna Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2024, di Gedung DPRD Jatim, Senin (14/8/2023) malam.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhi Karyono usai menghadiri rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2024, di Gedung DPRD Jatim, Senin (14/8/2023) malam.
“Pertama namanya KUA itu kan plafon anggaran, tentu menetapkan bagaimana plafon pendapatan kita sepakati, kemudian belanjanya. Kemudian pembiayaannya dan prioritas-prioritas program yang berdasarkan urusannya,” kata Adhy Karyono.
Dalam sektor pendidikan, Adhy menyebut, anggaran dalam KUA-PPAS dialokasikan sebesar 24 persen. Anggaran sektor pendidikan ini lebih tinggi dibanding alokasi untuk bidang kesehatan yang mencapai sekitar 15 persen. Dua sektor itu menjadi salah satu fokus prioritas dalam nota KUA-PPAS APBD 2024 Jatim.
“Kalau untuk melihat kemana si arahnya, lebih kepada bagaimana pengurangan kemiskinan kronis, kemudian stunting, kemudian peningkatan pemberdayaan masyarakat dan juga bagaimana investasi bisa berjalan dengan baik,” paparnya.
Ketika ditanya apakah seragam gratis juga masuk dalam KUA-PPAS APBD 2024 pada sektor pendidikan, Adhy enggan menyebutkan detail.
Namun, kata dia, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk seluruh biaya yang sifatnya menjadi beban di sektor pendidikan. “Guru yang swasta misalnya itu semua BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan), semua kita selesaikan,” sebutnya.
“Tapi untuk yang seragam, tetap kita masih belum berani untuk menyampaikan. Seragam kan lagi juga jadi masalah kan. Kita lihat bagaimana perkembangan di lapangan dari persoalan yang kemarin, masyarakat inginnya seperti apa,” tambahnya.
Lantas bagaimana untuk BPOPP sekolah swasta di tahun 2024, apakah dipastikan alokasinya penuh selama 12 bulan? Adhy menjabarkan jika itu hanya perhitungan indeks. Misalnya, Adhy menyebut, bagi sekolah swasta yang muridnya banyak, mungkin alokasi BPOPP untuk jangka sembilan bulan sudah kelebihan.
“Nah, penggunaannya itu hanya untuk menghitung saja sebetulnya indeks. Tapi untuk digunakannya kan operasional selama setahun, bukan 12, yang swasta nanti kalaupun kurang kita punya DPnya, biasanya seperti itu kita penuhi,” tandasnya. (KN01)