Surabaya (KN) – Dampak perubahan iklim kini menjadi isu sentral di berbagai belahan dunia. Setiap kota dan negara berlomba-lomba mewujudkan tata pengelolaan yang rendah karbon. Hal itulah yang dibahas dalam Seminar of Low Carbon City Planning in Surabaya di Hotel Novotel, Senin (10/2014). Seminar tersebut mempertemukan para pakar dari Jepang dengan stakeholder dalam negeri maupun pemerintah. Masing-masing pembicara menyampaikan presentasinya tentang pengelolaan energi, manajemen transportasi, pengelolaan sampah padat dan pengelolaan air limbah.
Selain itu itu juga dilaksanakan diskusi panel dengan perusahaan terkemuka asal Jepang yang fokus di bidang pengelolaan lingkungan. Sedangkan pembicara dari Indonesia yang turut berpartisipasi Rizal Edwin Manangsang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Dicky Edwin Hindarto dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).
Seminar of Low Carbon City Planning in Surabaya ini merupakan implementasi dari kerjasama dengan Pemerintah Kota Kitakyushu yang bertujuan untuk berbagi temuan yang dihasilkan dari studi kelayakan mengenai tata kota rendah karbon di Surabaya. Nah, dari seminar ini diharapkan dapat dilakukan diskusi terkait pengambilan kebijakan, peraturan, program-program yang relevan, kelayakan, strategi implementasi termasuk berbagai hambatan yang dialami.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengakui, banyak hal positif yang bisa dipetik Pemkot Surabaya dari hasil kerjasama dengan Pemerintah Kota Kitakyushu, Jepang. Utamanya, soal pengelolaan lingkungan. Kerjasama green sister city yang lebih komprehensif diawali dengan penandatanganan MoU pada November 2012. Beberapa sektor yang mendapat perhatian serius dari MoU tersebut antara lain, energi, limbah padat, transportasi, dan sumber daya air. Beberapa diantaranya sudah membuahkan hasil dan dapat dirasakan masyarakat.
Disebutkan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) selalu menurun meski jumlah penduduk meningkat. Hal itu membuktikan metode pengelolaan sampah di Surabaya sangat efektif. “Dengan demikian, dampak perubahan iklim bisa diredam,” ujarnya saat membuka acara.
Perubahan iklim kini harus diantisipasi sedini mungkin. Jika tidak, bencana demi bencana akan terjadi. “Bahkan bukan tidak mungkin bencana yang terus menerus terjadi dapat mengancam ketahanan pangan dunia. Untuk itu, kita perlu membahas segera dan mencari solusinya,” terangnya.
Hal senada disampaikan Kotaro Kawamata, Direktur Kantor Kerjasama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang. Badai salju di Jepang dengan ketebalan mencapai 27 centimeter dan itu merupakan yang terburuk dalam 40 tahun terakhir. “Sekarang kita tahu betapa dampak perubahan iklim semakin ekstrem. Itu harus diantisipasi,” ungkap Kawamata. (anto/hms)