Jakarta, mediakorannusantara.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan telah melakukan rehabilitasi 1,25 juta hektare (Ha) lahan kritis, di daerah tangkapan air sejak 2015 hingga 2021 sebagai upaya penyelamatan kondisi perairan darat.
Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan (Dirjen PDASRH) KLHK, Dyah Murtiningsih, mengatakan upaya itu telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan berbagai peraturan perundangan terkait, dengan memerhatikan kondisi perairan darat di lapangan yang sangat memerlukan penyelamatan.
“(rehabilitasi tersebut) mulai dari perbenihan hingga penanaman, termasuk pengembangan model agroforestri terpadu, sebagai opsi alih usaha masyarakat agar lebih ramah lingkungan,” ujar Dirjen PDASRH KLHK dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik terkait rapat koordinasi antar lembaga dalam rangka “Penguatan Implementasi Penyelamatan Perairan Darat Menuju Ketahanan Air Indonesia, secara daring dan luring pada Rabu (16/3/2022).
Menurut Dyah, perairan darat, yaitu sungai, danau dan mata air adalah sumber-sumber air yang sangat penting bagi kehidupan, tidak hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk pertumbuhan perekonomian.
Perairan darat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari air minum, sanitasi, perikanan, irigasi pertanian, industri, pariwisata, transportasi, hingga pembangkit listrik.
“Selain itu, sungai dan danau memiliki fungsi ekologis penting sebagai habitat keanekaragaman hayati, pengendali banjir, dan pengendali iklim mikro,” imbuhnya.
Upaya penyelamatan perairan darat menurutnya juga menjadi perhatian dunia internasional.
Dalam tataran kerja sama di tingkat Internasional, lanjutnya, Indonesia berhasil mendapatkan adopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Resolusi Sustainable Lake Management pada Sidang PBB Bidang Lingkungan atau UNEA kelima pada 21 Februari – 4 Maret 2022 di Nairobi, Kenya.
Oleh karenanya Dyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelamatan perairan darat.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi menambahkan, Indonesia secara konsisten memperjuangkan, menyuarakan dan mendorong negara-negara anggota Program Lingkungan PBB atau United Nations Environmental Assembly (UNEA), untuk berkomitmen menjamin kualitas ekosistem di dunia tetap terjaga.
Kualitas ekosistem yang baik dinilai menjadi kunci keberlangsungan hidup dan kehidupan.
“Untuk itu, marilah melalui Rakor hari ini, kita menyiapkan strategi, peta jalan, serta meneguhkan komitmen dan langkah-langkah kita agar resolusi-resolusi yang sudah kita usung di tingkat global bisa dilaksanakan dan direalisasikan,” pungkasnya.(wan/inf)