Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. Ir. Heru Tjahjono memaparkan kesiapan Provinsi Jatim dalam mewujudkan pembangunan responsif gender.Paparan ini disampaikan di depan tim verifikasi data Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada acara pembukaan penilaian APE Tahun 2018 di Ruang Rapat Utama Bappeda Jatim, Jl Pahlawan, Surabaya, Selasa (13/11/2018).
Dalam paparannya, Heru sapaan akrab Sekdaprov Jatim menjelaskan, berbagai cara telah dilakukan untuk percepatan implementasi pengarusutamaan gender (PUG). Salah satunya melalui dukungan regulasi percepatan PUG, diantaranya Perda No. 2 Th. 2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak, dan Raperda PUG Th. 2018 yang masuk prolegda tahun 2019. “
Beberapa keputusan gubernur juga telah dikeluarkan untuk mendukung percepatan PUG, antara lain Kep. Gub No. 188/528/KPTS/013/2018 tentang Penggerak PUG Prov. Jatim dan Kep. Gub No. 188/305/KPTS/013/2017 tentang Pokja PUG Prov. Jatim,” urai Heru.
Ditambahkan, pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan semua Organisasi Perangkat Daerah/OPD harus mencantumkan anggaran responsif gender. Berdasarkan data yang ada anggaran responsif gender Pemprov Jatim pada tahun 2017 sebesar Rp. 3,29 triliun, dan tahun 2018 mencapai Rp. 4,21 triliun. “Anggaran untuk tim penggerak PUG juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018 di masing-masing OPD,” imbuh Heru.
Selain itu, Pemprov Jatim juga telah melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan peran perempuan. Diantaranya pelatihan bagi perempuan di bidang politik, pelatihan dalam mengelola usaha, dan pertemuan koordinasi dengan lembaga masyarakat perempuan. “Sebagian besar pengusaha UMKM adalah perempuan, namun peran perempuan di bidang politik masih kurang,” sebut Heru.
Lebih lanjut disampaikan, berbagai inovasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain pemeriksaan IVA Test serentak Prov. Jatim untuk mendeteksi kanker serviks, ambulan menyapa lansia menuju sejahtera dan sistem informasi manajemen orang terlantar/Simlontar. “Saya berharap lewat berbagai langkah dan inovasi yang telah dilakukan akan mampu mengantarkan Pemprov Jatim mendapat penghargaan APE,” pungkas Heru.
Sementara itu, perwakilan Tim Verifikasi Data APE Sri Erlianingsih mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memeverifikasi dan melihat lebih dalam data dan informasi tentang pelaksanaan PUG di wilayah Prov. Jatim. Sehingga, data yang diperoleh lebih lengkap, obyektif dan komprehensif untuk menentukan nominator APE. “Evaluasi tahun 2018 ini berbeda dari tahun sebelumnya, karenanya capaian nilai bisa saja berbeda,” terangnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, tim Verifikasi Data APE, bupati/walikota se Jatim, serta semua kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. (KN01)