Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Drs. H. Ahmad Sukardi, MM mengapresiasi kinerja para pendamping dan koordinator program keluarga harapan (PKH) dalam usaha menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Apresiasi tersebut disampaikan saat dirinya membuka Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Jawa Timur, di H. Garden Palace Surabaya, Senin (9/7/2018) malam.“Para pendamping dan koordinator PKH merupakan orang yang luar biasa. Mereka bekerja dengan ikhlas dan tanpa pamrih untuk menjadikan orang miskin mendapatkan sedikit kebahagiaan,” ujar Akhmad Sukardi saat menyamaikan sambutannya.
Sebagai gambaran bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur terus menurun, Sekda Prov. Jawa Timur menyampaikan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Berdasarkan data tersebut, tingkat kemiskinan di Jawa Timur per September 2017 mencapai 11,20 persen atau turun sebesar 0,57 persen dibanding Maret 2017 dimana tingkat kemiskinan sebesar 11,77 persen. Selaras dengan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur selama periode Maret – September 2017 juga mengalami penurunan sebanyak 211.740 jiwa. Jumlah tersebut tercatat pada Maret 2017 mencapai 4.617.010 Jiwa dan September 2017 menjadi 4.405.270 Jiwa.
Lebih lanjut disampaikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur tersebut tidak terlepas dari upaya penanggulangan kemiskinan yang menerapkan 3 strategi. Yakni penggunanaan basis data yang sama dalam penetapan penerima manfaat, sinergitas program penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan sinergitas program pusat provinsi dan kabupaten /kota.
“Perlu kita ketahui bahwa mulai tahun 2014 pelaksanaan PKH sudah tersebar di 38 Kabupaten/Kota pada 664 kecamatan dengan jumlah penerima bantuan pada tahun 2018 sebanyak 1.717.871 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan Rp. 3,2 triliun dalam satu tahun,” jelasnya.
Akhmad Sukardi menjelaskan, mulai tahun 2017 setiap KPM mendapat bantuan Rp. 1.890.000 dengan sistem sama rata (flat). Anggaran tersebut diberikan setahun dalam 4 tahap (per-triwulan). Kecuali yang memiliki komponen kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas ) bantuan yang diterima dalam setahun Rp. 2.000.000.
Sejak tahun 2016, PKH telah memulai sistem keuangan inklusif dengan dilakukannya penyaluran bantuan secara non tunai menggunakan sistem perbankan. Pada saat itu ujicobanya dilakukan di 13 wilayah meliputi 9 kota dan 4 kabupaten. Setelah itu pada tahun 2017 penyaluran bansos PKH non tunai telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Menurut Akhmad Sukardi, setiap perkembangan dan perubahan pastinya membutuhkan tahapan atau proses yang harus dilalui. Begitu pula dengan PKH yang beralih dari sistem tunai ke non tunai. “Semua itu tidak langsung bisa sempurna seperti harapan. Kendala dan hambatan yang ada senantiasa perlu dihadapi dan dicarikan solusi penyelesaiannya bersama-sama,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Sekda Prov. Jatim menyampaikan bahwa kepesertaan PKH dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai syarat. Salah satunya, setiap KPM wajib mempunyai komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan social. Berdasarkan data yang dimiliki Sekretariat PKH, sampai dengan Maret 2018 terdapat 2.650 KPM (15,43%) yang keluar dari kepesertaan PKH. Alasannya karena mereka tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Padahal mereka masih miskin. Berdasarkan fakta seperti ini saya imbau kepada OPD terkait di Provinsi Jatim juga OPD di Pemerintah Kabupaten/Kota agar bisa mengintegrasikan kelompok ini kedalam program kemiskinan lainnya agar tidak terperangkap dalam keparahan kemiskinan,” pintanya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Sukardi menyampaikan beberapa penekanan, antara lain agar Pelaksana/Sumber Daya Manusia PKH senantiasa mengikuti perkembangan pelaksanaan program secara intensif, karena persoalan tersebut masuk dalam program nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa menyediakan dana sharing dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada dalam anggaran. Disamping itu, Dinas Sosial diharapkan turut melaksanakan pengendalian PKH secara menyeluruh baik dari kinerja SDM maupun pelaksanaan PKH, serta kreatifitas pendamping sangat diperlukan untuk pengembangan PKH. “Agar lebih banyak lagi mengantar keluarga penerima manfaat PKH menuju graduasi mandiri (keluar dari PKH karena sudah mampu secara ekonomi),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dr. Sukesi, Apt.Mars menginginkan agar Rakor PKH yang diadakannya dapat menginformasikan kebijakan terkini dalam pelaksanaan PKH. Selain itu diharapkan agar teridentifikasi permasalahn pelaksanaan PKH serta solusi pemecahannya dan komitmen pemerintah kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan PKH yang optimal.
Disampaikan pula bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah melaksnakan kegiatan lomba inovasi dan kreatifitas SDM Pelaksana PKH Jawa Timur meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, aplikasi SIM PKH, pemberdayaan dan graduasi serta pemilihan koordinator kabupaten/kota inspiratif tahun 2018.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Jatim Akhmad Sukardi menyerahkan piagam dan hadiah kepada para pemenang. Untuk Bidang Pendidikan juara I Meliantina (Kabupaten Banyuwangi), Juara II Husein (. Probolinggo), Juara III Imam Rofi’i (Kabupaten Jombang). Bidang Kesehatan : Juara I Mahrus Ali (Kabupaten Jember), Juara II Hari Sayogo (Kabupaten Malang), Juara III Aisah Agus Iriyanti (Kabupaten Bondowoso).
Untuk Bidang Ekonomi : Juara I Kapriyanto (Kabupaten Bondowoso), Juara II Ummu Habibah (Kabupaten Madiun), Juara III Nur Eko Cahyono (Kabupaten Malang). Bidang Pemberdayaan dan Graduasi : Juara I Agus Hasan Hawafi (Kabupaten Malang), Dea Apri Rajasa (Kota Surabaya), Juara III Antonio Deni Petra Adianto (Kabupaten Blitar). Bidang Aplikasi SIM PKH : Juara I Achmad Husaini (Kabupaten Sampang), Juara II Swasanti Mila (Kabupaten Bondowoso), Juara III Nugroho Catur (Kabupaten Malang). Sedangkan untuk Bidang Koordinator Kabupaten/Kota Inspiratif : Juara I Hanafi, SE (Kabupaten Pamekasan), Juara II Hadi Prayitno Santoso (Kabupaten Pasuruan), Juara III Andik Majid Ibrahim (Kabupaten Nganjuk). (KN 01)