Sekdaprov Jatim Adhy Karyono saat menghadiri Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) 2023 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, Jum’at (25/8/2023).
Jakarta (mediakorannusantara.com) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, Jumat (25/8/2023) siang menghadiri Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdas) 2023 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta. Ikut mendampingi dalam kegiatan itu, Kepala BKD Jatim, Indah Wahyuni.
Rakernas dibuka Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik dan dihadiri para Sekertaris Daerah Provinsi dari 33 provinsi. Dalam sambutannya, Akmal mengatakan, eksistensi Sekda dalam pembangunan sangat berperan penting. Karena Sekda menjadi kunci penggerak birokrasi. Sekda mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi.
Karena itu, Sekda perlu menata birokrasi dengan mewujudkan pelayanan prima, supaya harapan masyarakat untuk hidup lebih baik tercapai, dan mereka bisa merasakan keberadaan pemerintah. Selain itu, akuntabilitas kinerja perlu diperhatikan demi terwujudnya pemerintah yang lebih berdayaguna, bersih, dan bertanggung jawab.
Akmal menambahkan, tahun 2024 banyak kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya. Menunggu kepala daerah definitif, tentunya melihat hasil Pilkada langsung, yang baru berlangsung Nopember 2024. Kekosongan kepala daerah akan tergantikan dengan adanya penunjukan penjabat kepala daerah.
Penunjukan penjabat kepala daerah tentunya dilakukan dengan cermat. Ia menyebut, penunjukan akan memperhatikan aspek netralitas, efektivitas dan efisiensi, serta keberlangsungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, adanya opsi penjabat kepala daerah diisi sekretaris daerah, hal itu tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024.
“Karena Sekdalah yang sebenarnya telah memahami permasalahan yang terjadi di daerahnya,” tuturnya.
Peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro menambahkan, sangat tepat sekali penjabat kepala daerah diisi oleh Sekretaris Daerah setempat. Sebagai ASN yang paling senior di daerahnya, tentunya keberadaannya akan meminimalisir konflik kepentingan saat ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.
Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah, penunjukan Sekda sebagai penjabat kepala daerah akan terjadi penghematan anggaran. Kalau yang ditunjuk adalah orang dari pusat atau dari Jakarta, tiap kali datang ke daerah yang dipimpinnya dia harus membawa ajudan dan sekprinya. “Berapa biaya akomodasi yang harus ditanggung oleh daerah bersangkutan. Namun kalau penjabatnya adalah Sekda setempat, maka layanan dan fasilitas yang ada tinggal menyesuaikan seperti sebelumnya,” jelasnya.
Ketua Umum dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forsesdasi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan, tahun 2024 akan dilakukan pemilihan nahkoda baru Forsesdasi. Seperti sebelumnya, pemilihan ketua adalah menyesuaikan pergiliran kewilayahan atau kepulauan. Wilayah Jawa, Lombok, Sulawesi dan Sumatera sudah. Yang belum Kalimantan dan Papua. ,”Tapi kita akan mengikuti petunjuk dari Kemendagri,” katanya.
Forsesdasi dibentuk sebagai wadah bagi seluruh Sekretaris Daerah untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan nasional, yang terkait dengan pemerintahan daerah dan sekaligus menjadi sarana untuk saling bertukar pengalaman. Pendirian Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif mendukung penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penyelenggaraan otonomi daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (KN04)