Surabaya (mediakorannusantara.com) – Puluhan masyarakat ulama dan habib yang tergabung dalam FPPJ (Forum Penyelamat Pemilu Jurdil) Jatim datangi kantor DPRD Jatim. Kedatangan mereka untuk menyatakam keprihatinan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, Jumat (01/3/24).
Mereka menyatakan menolak hasil Pemilu 2024 yang dinyatakan mereka penuh kecurangan sert meminta agar hasil DPRD Jatim meneruskan tuntutan mereka ke DPR RI dan Pemerintah pusat, agar mengevalusi hasil Pemilu yang penuh kecurangan ini.
Juru bicara FPPJ, Dhimam Abror mengatakan pihaknya kecewa karena kedatangan digedung wakil rakyat ini, tidak ada satupum anggota DPRD Jatim yang menerima mereka. Dan kedatangan menyampaikan aspirasi ini hanya diterima staf DPRD Jatim.
“Kita kecewa karena tidak ada satupun dari 120 anggota DPRD Jatim termasuk pimpinan Dewan yang bisa menerima kami dalam menyampaikan aspirasi ini,” ujarnya.
Namun meski tidak ditemui anggota dan pimpinan Dewam pihaknya kata Abror tetap menyampaikan aspirasi para habaib dan ulama Jatim terkait keprihatinan pelaksanaa Pemilu 2024 kemarin untuk diteruskan ke DPRRI.
Sementara itu Ustad Andri Kurniawan perwakilan Ulama dan Habaib Jatim mengatakan, pihaknya tidak berhenti disini. Para Ulama dan Habaib akan menindaklanjuti dengan mendatangi DPR RI.
“Kita tidak berhenti disini. Kita sesegera mungkin juga akan berangkat ke Jakarta, ke DPRRI agar tuntutan para Habaib dan Ulama se Jatim ini terus bergulir sampai ke Jakarta sebagai aspirasi masyarakat Jatim untuk segera di tindaklanjuti DPRRI tuntutan ini,” ungkapnya.
Dalam kedatangan ini mereka menyampaikan tuntutan, menolak Pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidak adilan, intervensi, intimidasi dan pengancaman. Meminta KPU, Bawaslu dan MK dibubarkan karena menjadi akar permasalahan yang muncul dalam Pemilu ini.
Mereka juga meminta agar DPR RI segera melaksanakan hak angket untuk meminta pertanggung jawaban kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kekacauan pelaksanaan Pemilu 2024 ini, serta menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi.
Mereka juga meminta agar pelaksanaan Pemilu yang kacau ini segera diambil alih DPRRI untuk membentuk lembaga independen dan secepat mungkin menyelengarakan Pemilu ulang imbas kegagalan Pemilu 2024 kemarin.
Kedatagan di gedung DPRD Jatim ini, mereka juga membawa mobil komando dan menggelar orasi didepan gedung DPRD Jatim dibawah pengamanan pihak kepolisian yang melakukan penjagaan terkait aksi yang digelar ini.
Kedatangan puluhan ulama dan habib yang tergabung dalam FPPJ tersebut tidak ditemui oleh anggota DPRD Jatim. Mereka terlihat kecewa dan minta diagendakan pada hari berikutnya. (KN01)