Jakarta, mediakorannusantara.com– Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan tepat waktu, mencapai target, sasaran program, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat terbatas tanggal 15 Oktober 2025 lalu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi terbatas (rakortas) menteri.
“Tujuannya adalah untuk mengoordinasi dan mengonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat,” kata Airlangga.
Satgas ini akan mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain:
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih)
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
Program strategis lain, termasuk program paket ekonomi “8+4+5”, program stimulus ekonomi 2026, lanjutan insentif fiskal, debottlenecking terhadap non-tarif barrier, dan isu per komoditas, per sektor, serta hambatan lainnya.
Satgas akan bekerja melalui tiga Kelompok Kerja (Pokja):
Pokja I bertugas mempercepat penyerapan anggaran program strategis pemerintah.
Pokja II fokus pada percepatan implementasi program, penyelesaian kendala, dan debottlenecking.
Pokja III bertanggung jawab menangani penyelesaian regulasi sebagai dasar pelaksanaan program serta penegakan hukum.
Menko Airlangga menambahkan, Pokja akan bekerja secara berkala dan hasil pembahasan akan langsung ditindaklanjuti untuk mempercepat implementasi program.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang tergabung dalam Pokja II, menekankan peran penting Satgas dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif dan efisien.
“Untuk saya, yang penting adalah anggaran saya betul-betul diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu. Nanti, yang enggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi,” ujar Purbaya.
Purbaya juga menuturkan bahwa Pokja II siap menerima laporan kendala dari para pelaku usaha dan akan menggelar perkara setiap minggu untuk percepatan perbaikan iklim investasi nasional. Masalah yang berhubungan dengan hukum dan peraturan akan disalurkan ke Pokja III.
Pembentukan Satgas ini dibahas dalam Rakortas yang turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi lain, seperti Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta jajaran menteri dan kepala badan terkait lainnya. ( wa/ar)