Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI. Prestasi yang dia raih beberapa tahun terakhir berturut-turut ini, mendapat apresiasi dari DPRD Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjuntak mengatakan prestasi WTP Pemprov Jatim membanggakan. Meski berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA. 2020, BPK RI masih menemukan beberapa kelemahan. “Kita dorong untuk dilakukan perbaikan,” tegas Sahat Tua Simanjuntak usai mengikuti penyerahan LHP BPK RI pada sidang paripurna DPRD jatim, kamis (27/5/2021).
Politisi Partai Golkar Jatim ini menambahkan, pihaknya menyampaikan selamat dan apresiasi pada pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil Dardak, dan OPD Provinsi Jatim. “Pasti ada perbaikan dan pembinaan internal terkait laporan keuangan,” ujarnya.
Sahat meminta ada perhatian khusus terhadap catatan BPK RI. “Kita harus intropeksi diri,” kata Sahat.
Dalam laporan LHP BPK RI menyebutkan, pertanggungjawaban belanja hibah belum lengkap. Dimana belanja hibah bantuan lmapu penerangan jalan kepada kelompok masyarakat (pokmas) terindikasi dilaksanakan tidak sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), yaitu kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian spesifikasi fan pemahalan harga.
Sementara itu, anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar menegaskan, sesuai pasal 20 undang-undang nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Penggelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemprov Jatim wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Termasuk memberi jawaban kepada BPK RI selambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” tegas Bahrullah Akbar.
Hadir saat penyerahan LHP antara lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, anggota V BPK-RI, Prof. Dr. Bahrullah Akba, anggota DPD RI Asal Jawa Timur Mawardi, Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Drs Akmal Malik Piliang, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK-RI DR Akhsanul Khaq, dan Kepala Perwakilan BPK RI Jatim Joko Agus Setyono. (KN01)
Foto : Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak.