Surabaya (KN) – Banjir akibat luapan Kali Lamong mendapat atensi serius dari dua pemerintah daerah, yakni Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik. Pasalnya, kedua wilayah tersebut sama-sama terdampak luapan kali Lamong cukup parah. Guna menemukan solusi terhadap problem ini, rapat koordinasi digelar di Balai Kota Surabaya pada Selasa (10/2/2015) kemarin.
Rapat tersebut dipimpin Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Turut hadir, sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya, Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, serta jajaran samping dari kejaksaan dan kepolisian.
Walikota Tri Rismaharini mengawali pertemuan dengan penjelasan upaya-upaya yang telah ditempuh pemkot. Sejauh ini, pemkot telah melakukan penguatan tanggul. Namun, tanggul yang dibangun hanya pada lokasi yang secara administratif berada di wilayah Kota Pahlawan. Repotnya, problem luapan Kali Lamong ini bukan merupakan masalah satu kota/kabupaten saja. Melainkan, mencakup lintas wilayah mulai dari hulu hingga muara sungai.
“Kami bangun sendiri tanggul itu tapi kalau pada dasarnya Kali Lamong itu dangkal, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya kami berharap bantuan dari BBWS mengurus masalah sungainya,” kata Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini.
Hal senada juga disampaikan Bupati Sambari. Menurut dia, tanggul bukan satu-satunya jalan keluar untuk masalah ini. Pengerukan Kali Lamong mutlak diperlukan. “Pada intinya dalam forum kali ini kami meminta kesanggupan BBWS menangani problem ini,” tuturnya.
Tensi pertemuan sempat meninggi saat Walikota Risma memaparkan kondisi warga yang terdampak banjir. Dia mengatakan, banjir akibat luapan Kali Lamong yang terjadi tahun demi tahun telah mempengaruhi kondisi psikologis warga. Tak sedikit warga yang bersikap apatis karena merasa terbiasa dengan kondisi tersebut.
“Kasihan warga pak. Kondisi saat ini di daerah Gendong masih belum surut. Mayoritas warga mengalami banyak kerugian akibat gagal panen karena tambak dan sawahnya rusak,” ujar Risma dengan nada emosional.
Risma berharap kapasitas saluran air di Kali Lamong bisa diperbesar. “Sejauh ini kami hanya bisa berupaya penguatan tanggul. Sedangkan pengerukan Kali Lamong kami tidak berani karena bukan merupakan kewenangan kami,” papar Risma.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha termasuk salah satu yang bersuara lantang mendesak BBWS melakukan aksi nyata. Dia menyesalkan minimnya perhatian pusat, yang dalam hal ini diwakili BBWS, terhadap daerah-daerah rawan banjir akibat luapan sungai. “Rumah saya di Tambakdono selama ini tidak pernah sampai air masuk ke rumah. Tapi kali ini air sampai masuk ke dalam rumah. Ini kan parah,” tegasnya.
Dijumpai usai pertemuan, Kepala Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Yudi Pratondo mengatakan, BBWS menganggarkan anggaran sebesar 10 miliar yang digunakan untuk normalisasi sedimentasi Kali Lamong. Menurutnya, total dana yang dibutuhkan sejatinya mencapai 900 miliar rupiah. “Ini paling hanya untuk normalisasi, untuk penggalian sungai. Nanti kami akan ajukan ke ibu wali, pekerjaan kami (dari anggaran 10 miliar),” tegas Yudi Pratondo. (anto)