Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) X telah melaksanakan Jaring Aspirasi Masyarakat atau Reses pada tanggal 4 – 11 Mei 2021. Kegiatan Reses II Tahun 2021 dari Dapil X tersebut, meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang.
Dari hasil Reses itu, anggota DPRD Jatim Dapil X menyatakan banyak menerima aspirasi masyarakat yang meliputi beberapa hal. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh Juru Bicara Dapil X, Achmad Silahuddin dalam Rapat Paripurna agenda penyampaian Laporan Hasil Reses II Tahun 2021 di Gedung DPRD Jatim, Rabu (18/8/2021).
“Pelaksanaan Reses II Tahun 2021 ini berdasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/6/KPTS-Pimp./050/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 188/1/KPTS-Pimp/050/2021,” kata Achmad Silahuddin saat mengawali laporannya.
Ia menyampaikan, saat pertemuan Reses Kabupaten/Kota Mojokerto, pihaknya menerima berbagai permasalahan dan kendala dari warga. Aspirasi yang disampaikan hampir sama saat reses I tahun 2021. Salah satu di antaranya yakni, permasalahan umum terkait dengan pembangunan dan perbaikan Infrastruktur.
“Infrastruktur jalan banyak yang rusak, selain aspal yang mengelupas, jalan juga banyak yang berlubang. Beberapa ruas jalan juga rusak, salah satunya disebabkan karena pergeseran tanah sehingga menyebabkan jalan aspal retak dan juga terlalu sering dilewati kendaraan dengan beban melebihi tonase,” jelasnya.
Selain itu, Achmad Silahuddin menyebut, aspirasi dan keluhan masyarakat juga disampaikan terkait dampak akibat pandemi Covid 19. Karena aktivitas terbatas, maka salah satu aspek yang paling berdampak adalah kemerosotan ekonomi masyarakat. Utamanya, bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.
“Kegiatan dan aktifitas masyarakat dalam mencari pekerjaan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga menjadi semakin terbatas dan sulit. Karena semua keperluan dalam pengurusan dilakukan dengan menggunakan pelayanan berbasis on line,” papar dia.
Akan tetapi, lanjut dia, hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi perangkat yang ada di perdesaan. Sebab, pelayanan pada masyarakat melalui sistem on line memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM sebagai penunjang.
“Di sini perlunya sentuhan dan perhatian dari pemerintah agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. Tentunya sarana dan prasarana terkait dengan pelayanan berbasis on line dapat diberikan di setiap kantor kantor desa,” tegasnya.
Terkait dengan terpuruknya ekonomi, pihaknya mengungkapkan, bahwa masyarakat menginginkan adanya perhatian dan upaya dalam melakukan pemulihan ekonomi. Karenanya, pemerintah perlu dan segera melakukan terobosan melalui konsep recovery ekonomi.
“Masyarakat menginginkan agar pemerintah melakukan tindakan yang nyata dalam memulihkan ekonomi dengan memberikan bantuan untuk menguatkan kembali perekonomian masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk kompensasi, tetapi lebih dari itu mengusahakan stabilnya kembali perekonomian masyarakat,” ungkap Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Karena lemahnya ekonomi masyarakat di masa pandemi, maka pihaknya juga mendorong pemerintah agar memberikan sentuhan lain. Seperti, melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan dan menghidupkan kembali tempat-tempat Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah pelatihan program padat karya. Serta, mendorong pemulihan dan membangkitkan kembali ekonomi desa di masa pandemi Covid-19.
“Salah satunya juga perlu memaksimalkan sektor ekonomi desa dengan memfungsikan kembali Bumdes dan diperlukan peran masyarakat serta segera dilakukan realisasi infrastruktur dalam rangka menggairahkan kembali ekonomi di masyarakat,” ujarnya.
Dalam reses tersebut, Achmad Silahuddin menerangkan, bahwa terkait dengan pemerataan pupuk subsidi dan kartu Tani, juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Beberapa di antaranya kelangkaan pupuk subsidi terjadi karena pendistribusian yang tidak baik. Maka perlu upaya lebih dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan pupuk subsidi,” harapnya.
Sementara itu, permasalahan yang sama juga ditemui anggota DPRD Jatim Dapil X saat melakukan Reses II di Kabupetan Jombang. Salah satunya yakni, terkait infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, kelangkaan pupuk hingga kualitas pelayanan publik.
“Masyarakat mengharapkan kepada pemerintah agar lebih memfungsikan adanya peran PPID hingga ke tingkat desa. Karena keberadaan PPID sebagai pengelola pelayanan informasi yang memiliki kemampuan edukatif, responsif, kuratif dalam pelaksanaan pelayanan publik,” kata Achmad Silahuddin.
Di lain hal, dia mencatat, terkait masalah pendidikan juga menjadi temuannya saat reses di Kabupaten Jombang. Masyarakat menilai ada ketidakadilan dengan adanya penambahan kuota pada sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Hal itu membuat sekolah negeri dibanjiri peminat. Namun kondisi itu berbanding terbalik dengan sekolah swasta untuk kalangan menengah ke bawah yang sepi peminat karena efek dari sistem zonasi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, hasil temuan dan permasalahan yang ada di Dapil X, nantinya akan ditindaklanjuti dan direalisasi dalam bentuk program. “Selanjutnya, program tersebut akan diteruskan ke Pusat, Provinsi, maupun ke Kabupaten/Kota agar mendapat jawaban yang selanjutnya akan dipilah,” tuturnya.
Dengan harapan, masyarakat merasa puas dan yakin bahwa aspirasi yang disampaikan dapat diterima dan ditanggapi oleh anggota DPRD Provinsi Jatim yang ada di Dapil X.
Sebagai informasi, adapun nama-nama anggota DPRD Jatim dari Dapil X, yakni, Gatot Supriyadi selaku Koordinator (PDI Perjuangan), SW. Nugroho (PDI Perjuangan), Masduki (PKB), Ahmad Athoillah (PKB), Hidayat (Partai Gerindra), Kuswanto (Partai Demokrat), Suwandy F (Partai NasDem), dan Achmad Silahuddin (Partai Persatuan Pembangunan). (KN01)