Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur (Dapil Jatim I), Blegur Prijanggono melaksanakan Reses II Tahun 2022 di Sidotopo Sekolahan IV, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Simokerto, Minggu (5/6/2022).
Dalam reses tersebut, Blegur Prijanggono mengaku menerima sejumlah keluhan yang disampaikan langsung oleh warga. Di antaranya, mengenai permasalahan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pemerintah kota atau pemerintah provinsi berkaitan Rutilahu yang ada di wilayah Kecamatan Semampir ini,” kata Blegur Prijanggono ditemui di lokasi seusai kegiatan reses.
Menurutnya, warga mengaku beberapa di antaranya belum mendapatkan realisasi program Rutilahu. Ia pun memastikan akan mengawal dan menindaklanjuti aduan tersebut.
“Ada beberapa warga yang tidak mendapatkan haknya. Itu nanti akan kami tindaklanjuti, karena kami ini bagian dari perwakilan masyarakat yang ada di wilayah ini,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan akan memetakan dahulu permasalahan Rutilahu yang diadukan oleh warganya. Apakah belum realisasinya program itu dikarenakan ada kendala dari sisi Pemerintah Kota atau Pemprov Jatim.
“Nanti seandainya ada kendala hal-hal tersebut, tentunya kita akan beri fasilitas pemerintah kota ini untuk bisa memberikan sesuatu yang bisa memenuhi terkait Rutilahu, MBR dan sebagainya,” tegasnya.
Ia menerangkan, bahwa program Rutilahu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Utamanya MBR yang memang benar-benar rumahnya tidak layak huni.
“Karena itu sebenarnya bagian dari kewajiban pemkot untuk memenuhi masyarakatnya yang ada di Kota Surabaya,” terangnya.
Berkaitan dengan aduan warga terkait data MBR yang hilang, Blegur Prijanggono sebagai wakil rakyat juga memastikan, bakal siap mengawal dan menindaklanjuti aduan tersebut. Meski begitu, ia mengaku perlu melihat data MBR agar bisa mengetahui secara real permasalahan itu.
“Kalau kami diminta tolong terkait hal tersebut, kami butuh data tersebut untuk diklarifikasi kepada dinas-dinas terkait. Nah, barulah tahu permasalahan itu kenapa tidak terealisasi,” ungkapnya.
Sebab, legislator Indrapura itu tak menampik, kadang ada warga yang tercatat sebagai MBR namun di rumahnya justru memiliki mobil. Hal itu tentu saja dinilainya juga berpengaruh terhadap parameter atau penilaian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya.
“Seperti yang saya sampaikan tadi kepada masyarakat, bahwa MBR maupun Rutilahu kadang-kadang juga ada (memiliki) mobilnya di luar. Nah, inikan juga mempengaruhi pemerintah dalam hal ini untuk memberikan bantuan tersebut,” pungkasnya. (KN01)