Jakarta, mediakorannusantara.com –Pemerintah merencanakan pembangunan zona hunian tahap pertama pada kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) seluas 856 hektare.
Lebih rinci, seluas 664 hektare hunian yang diperuntukkan pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Kemudian, seluas 192 hektare diperuntukkan bagi masyarakat umum.
“Zona hunian luasnya mencapai 856 hektare di IKN,” kata Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dedy Permadi, dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 pada Kamis (14/4/2022).
Secara khusus, jenis hunian yang akan dibangun oleh pemerintah dalam beberapa waktu ke depan diantaranya adalah rumah tapak yang akan diperuntukkan bagi pejabat negara. Sedangkan, bagi pimpinan instansi pemerintah dari mulai eselon dua kebawah akan disediakan tipe hunian rumah susun (rusun).
“Eselon dua sampai ke fungsional akan disediakan hunian dengan jenis rusun,” kata Dedy.
Luas perumahan tapak bagi pejabat tinggi negara, pejabat negara, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau eselon 1 akan menempati dengan luas unit berkisar antara 390 – 580 meter.
Sedangkan, luas rusun yang diperuntukkan bagi JPT Pratama atau eselon 2, Administrator atau eselon 3, dan jabatan fungsional akan menempati hunian rusun dengan luas mencapai 98-290 meter. Dalam fasilitas tersebut juga disediakan fasilitas umum untuk interaksi antar masyarakat.
“Kami merencanakan fasilitas umum yang dapat dipergunakan oleh ASN yang berada di rusun,” tutur Dedy.
Berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan hunian sudah dilakukan persiapan secara matang. Sehingga, ketika perpindahan PNS yang pada awal 2024 yang mencapai 60.000 orang tersebut dapat difasilitasi dengan baik sesuai dengan waktu kedatangannya.
Untuk memastikan hal itu, pihaknya tengah melakukan serangkaian koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Membuka ruang-ruang diskusi agar ketika PNS yang berjumlah masif itu datang dapat segera menghuni zona hunian yang diperuntukkan.
“Melakukan koordinasi secara intensif guna mewujudkan pembangunan hunian yang sesuai dengan rencana untuk menampung 60.000 PNS,” pungkas Dedy. (wan/inf)