Surabaya (KN) – Warga yang bertempat tinggal di pinggir rel kereta api, Senin (4/2/2013) melakukan aksi unjuk rasa ke balai kota Surabaya. Mereka tak ingin penertiban itu ditangguhkan, mereka ingin penertiban bangunan di sepanjang pinggir rel kereta api di Surabaya dibatalkan.Aksi unjuk rasa di Pemkot Surabaya itu diikuti sekitar 500 warga pinggir rel mulai dari wilayah Tanjung Perak hingga Wonokromo. Mereka tergabung dalam Forum Warga Pinggir Rel (Forwapel) dan Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya (TAP MPRS) “Kami tak ingin ditangguhkan, kami ingin dibatalkan,” kata Suryadi kepada lokasi demo, Senin (4/1/2013).
Koordinator Forwapel Ngagel itu mengatakan, penangguhan adalah sesuatu yang tidak pasti. Penangguhan masih menjadi momok, masyarakat masih merasa ketakutan dengan kata penangguhan. Penangguhan sama artinya dengan penertiban itu sendiri. “Tak ada kata lain selain dibatalkan,” tambah Suryadi.
Suryadi lantas mengeluhkan cara-cara dari pihak PT KA Daops 8 yang arogan. Selain kurang bersosialisasi, mereka meminta warga segera pindah dengan cara yang kurang sopan. “Mereka door to door ngomong ke warga supaya cepat pindah. Ngomongnya tak sopan dan arogan,” lanjut Suryadi.
Sayangnya, keinginan warga pinggir rel untuk bertemu Walikota Surabaya gagal. Walikota Tri Rismaharini tak bisa ditemui karena masih berada di Jakarta. Yang menemui perwakilan warga hanyalah asisten II Mukhlas Udin yang tentu saja tak bisa membuat keputusan.
Warga bertekat akan datang kembali dengan membawa masa yang besar untuk menemui Walikota. (anto)