Banda Aceh (MediaKoranNusantara.com) – Pemprov Aceh memanfaatkan dana haji yang cukup besar untuk diinvestasikan membangun gedung-gedung kampus. Tahun ini, tercatat anggaran sebesar Rp 181 miliar dana haji telah diinvestasikan untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
“Pada tahun anggaran 2018, lebih dari Rp181 miliar dana haji sudah diinvestasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan di Aceh,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.
Dia secara rinci menyatakan, dana haji tersebut diinvestasikan untuk pembangunan kampus Islam dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) meliputi UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh Rp 26 milar, STAIN Gajah Putih Takengon Rp 37,7 milar.
Kemudian, STAIN Teuku Dirundeng Meulaboh Rp 26 milar, IAIN Malikul Saleh, Lhokseumawe Rp 49,9 milar dan IAIN Zawiyah Langsa Rp 41,5 miliar.
“Dana haji yang diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan PTKIN dalam bentuk SBSN harus dikelola dengan amanah, tepat dan cepat,” kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Sumatera Utara ini.
Kunjungan kerja rombongan Komisi VIII DPR RI yang berjumlah 19 orang tersebut dalam rangka masa reses persidangan I 2018-2019 ke Provinsi Aceh itu guna mengetahui program pembiayaan dana haji atau SBSN untuk pembangunan infrastruktur PTKIN di provinsi paling Barat Indonesia.
“Dana haji ini dipinjamkan oleh negara untuk percepatan pembangunan kampus Islam dan hasil kajian kita penggunaannya sangat tepat untuk membangun infrastruktur pendidikan yang berbasis keagamaan sesuai dengan syariah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr H Syahbuddin MAg mengakui, investasi infrastruktur dalam bentuk SBSN tersebut sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan fasilitas pendidikan.
“Investasi SBSN ini sangat bermanfaat untuk PTKIN dan dari sumber dana haji yang sudah selesai pembangunan yaitu, Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI), Psikologi dan kemudian yang akan kita Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) serta Laboratorium terpadu,” katanya.
PTKIN Provinsi Aceh juga bersepakat, SBSN itu tetap berlanjut demi percepatan pembangunan di “Bumi Serambi Mekkah” agar fasilitas yang dimiliki perguruan tinggi memadai demi menungjang pendidikan generasi bangsa dimasa yang akan datang.
“Semua yang hadir di sini menginginkan SBSN tidak berakhir agar kami bisa melanjutkan pembangunan fasilitas pendidikan,” ujar Syahbuddin.(ara/ziz)