Jakarta, mediakorannusantara.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Infastuktur, Rachmat Gobel, mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah ditetapkan di Kalimantan Timur.
Momentum tersebut harus menjadi upaya untuk menggerakkan dan pemerataan perekonomian dalam negeri. Gobel mengingatkan, jangan sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru akan dinikmati orang asing.
“Ada tiga hal penting dari pembangunan IKN ini, khususnya untuk kemajuan dan pemerataan ekonomi serta perbaikan kehidupan sosial dan lingkungan hidup,” ucap Gobel dalam keterangannya, Kamis (20/1/2021).
Pertama, ungkap Gobel, pembangunan IKN akan berpotensi memiliki dampak positif bagi kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, kawasan itu selama ini paling tertinggal di segala lini, seperti pendidikan, infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, dan juga dalam ekonomi.
Lima wilayah termiskin ada di Indonesia timur, yaitu secara berurutan adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. “Dengan perpindahan ibu kota diharapkan bisa memperbaiki keadaan secara lebih cepat,” ujarnya.
Faktor jarak ibu kota yang akan lebih dekat, katanya, berpotensi memperbaiki mobilisasi penduduk, perhatian, kepedulian, dan distribusi barang serta jasa. “Nanti kita lihat saat pembangunan, apakah tenaga kerja dan dukungan material akan berpengaruh atau tidak,” terang Gobel.
Adanya perpindahan ibu kota ini, diharapkan akan memperbaiki ketimpangan ekonomi dan ketimpangan wilayah yang selama ini lebih dinikmati di wilayah barat. “Dengan perpindahan ibu kota baru ini, diharapkan terjadi redistribusi yang selama ini begitu sulit dilakukan. Kita optimistis, ke depan akan terjadi akselerasi pembangunan dan kemajuan di Indonesia timur,” tutur Gobel.
Selanjutnya, Gobel juga menyoroti beban sosial dan lingkungan hidup di DKI Jakarta dan Pulau Jawa secara umum juga sudah terlalu berat. “Masalah kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan kerusakan alam sudah demikian berat di Jakarta dan Jawa secara umum. Dengan memindahkan magnet, maka distribusi penduduk diharapkan bisa lebih merata. Hal ini akan mengurangi beban sosial dan beban lingkungan di Jakarta dan Jawa pada umumnya. Kita harus membantu dan menyelamatkan Jawa,” terangnya.
Kemudian yang tak kalah pentingnya, sambung Gobel, pembangunan IKN akan membutuhkan biaya yang sangat besar, bisa ratusan triliun rupiah. Ini momentum untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri dan menggairahkan investasi serta industri dalam negeri. Diharapkan, besi, semen, instalasi listrik, peralatan elektronik, cat, batu, dan sebagainya akan menggunakan produk dalam negeri.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu akan memantau apakah ketentuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri akan diterapkan atau tidak. “Jangan sampai APBN kita justru akan dinikmati orang asing, karena kita tak konsekuen dan tak memiliki nasionalisme yang mencukupi,” tegasnya.
Persoalan pemihakan terhadap produk dan industri dalam negeri, tambah Gobel, seringkali hanya manis di mulut. Namun pada praktiknya, justru sering jauh panggang dari api. Itulah salah satu faktor penyebab deindustrialisasi, sehingga membuat investor enggan datang ke Indonesia.
“Mending jika barangnya (dari impor) lebih bagus. Besi produksi Krakatau Steel itu bagus, tapi berapa banyak yang diserap dibandingkan besi impor?, itu yang bikin sedih dan ironis. Banyak contoh lainnya. Nasionalisme kita cuma untuk jualan politik, tapi praktiknya rapor merah,” kilahnya. Gobel berharap, pembangunan IKN menjadi pembuktian praktik nasionalisme Indonesia.(wan/inf)