Surabaya (KN) – Sebagai organisasi islam yang memiliki pengikut terbesar, Pengurus Wilayah Nahdlotul Ulama (PWNU) Jatim mendukung langkah para kiai dan ulama untuk melarang ajaran Syiah berkembang di Jawa Timur.Jika ajaran ini dibiarkan berkembang, dikhawatirkan masyarakat Nahdliyin yang mayoritas berada di desa-desa akan terjerumus menjadi pengikut Syiah.
“PWNU merespon positif langkah yang diambil MUI dan para kiai untuk melarang ajaran Syiah di Jatim. Karena jika dibiarkan akan membahayakan warga Nahdliyin,” Kata Ali Masyhuri Rais Syuriah PWNU Jatim yang dikonfirmasi wartawan terkait hasil rekomendasi pelarangan Syiah dalam silaturrokhim Ulama- Umara se-Jatim, Rabu (7/3).
Menurutnya, langkah para ulama ini sudah benar. Meskipun dalam setiap hasil keputusan ada pro dan kontra, Ali Masyhuri berharap para kiai dan ulama tetap memperjuangkan hasil keputusan tersebut. “Sebuah keputusan pasti ada resiko, dan itu tidak masalah. PWNU akan berada di garis depan untuk memperjuangkannya,” ujarnya.
Dia mengatakan, kejadian konflik antara Syiah dan Sunni di Jatim yang terjadi dibeberapa daerah seperti Madura dan Pasuruan beberapa waktu lalu hendaknya dijadikan pelajaran, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Karena itu, PWNU sepakat dengan MUI untuk mendesak Gubernur Jatim Soekarwo mengambil keputusan melarang ajaran Syiah.
Seperti diketahui, meski mendapat desakan dari para ulama untuk melarang ajaran Syiah, Gubernur Soekarwo yang hadir dalam silaturrokhim Ulama-Umaro di Kanwil Kemenag Jatim pada Selasa (6/3) kemarin, tetap menyikapinya dengan prosedur yang ada.
Gubernur beralasan masalah ajaran keyakinan bukan menjadi wewenang dari Pemerintah Provinsi, penanganannya langsung dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi jika di dalam penyebaran ajaran keyakinan tersebut berpotensi menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, maka Pemerintah Provinsi akan bertanggungjawab.
Karena itu, Gubernur berharap agar MUI dan Kanwil Kemenag Jatim, segera membentuk tim kecil untuk merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. (red)