Surabaya (mediakorannusantara.com) – Proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) yang mencakup area seluas 1.084 hektar di pesisir timur Surabaya memicu gelombang pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Daniel Rohi, yang bermitra dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, menyatakan ketidakpuasannya terhadap kurangnya koordinasi terkait proyek reklamasi tersebut.
“Saya selaku anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang bermitra dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, sampai hari ini tidak pernah ada koordinasi terkait dengan pembahasan reklamasi tersebut,” ungkap Daniel Rohi, Kamis (15/8/2024).
Pesisir Pantai Timur Surabaya
Daniel Rohi mengatakan bahwa proyek reklamasi pantai tersebut seharusnya berada di bawah kewenangan Provinsi jika berada di bawah 12 mil, sementara di atas 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan pentingnya meninjau ulang proyek ini mengingat banyaknya penolakan dari masyarakat terdampak.
“Aspirasi dan keluhan tersebut harus diakomodir. Utamanya, terkait sejauh mana dampaknya terhadap lingkungan, sosial, ataupun perekonomian masyarakat. Sehingga segala dampak negatif yang muncul bisa diantisipasi dan diminimalisir,” tegasnya.
Selain itu, Daniel Rohi juga mengkritisi kurangnya sosialisasi yang transparan terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat sekitar adalah lapisan yang paling terdampak dan mereka harus diberi informasi yang jelas mengenai proyek ini.
“Ini sebenarnya langkah yang wajib diambil agar setiap kebijakan kita bisa mendapat dukungan dari masyarakat dan zero complaint,” jelasnya.
Lebih lanjut, Daniel Rohi mengakui bahwa ia sendiri belum mengetahui dengan jelas tujuan dari proyek ini. Namun, jika tujuannya adalah untuk pengerukan sendimen laut, ia menyatakan dukungannya.
“Jika tujuannya adalah untuk pengerukan sendimen laut, maka saya setuju. Karena hal tersebut dapat mencegah pendangkalan di sana,” katanya.
Untuk itu Daniel Rohi mengimbau Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait keresahan yang terjadi di Kota Surabaya. (KN01)